Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui Staf Ahli Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman, Laksamana Muda TNI Abdul Rivai Ras menegaskan bahwa keselamatan maritim nasional menjadi perhatian besar. “Kami telah memantau dan menilai kinerja PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) sebagai Recognized Organization (RO) dalam mematuhi standar internasional. Hal ini termasuk pemantauan kapal-kapal high risk yang dapat mengancam keselamatan maritim nasional, guna memberi rekomendasi kepada presiden RI melalui Menkopolhukam,” ujar Rivai dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dalam kunjungan Rivai ke PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk optimalisasi peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kemaritiman itu, ia menjelaskan Indonesia saat ini telah sukses mempertahankan status daftar putih atau whitelist Tokyo MoU 2022. Hal ini merujuk laporan tahunan (annual report) yang dirilis Tokyo MoU pada Mei 2023.
Menurut Rivai, Indonesia sukses mempertahankan status whitelist selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2020, 2021, dan 2022. Status whitelist Tokyo MoU merupakan pengakuan atas kepatuhan kapal-kapal Indonesia terhadap aturan dan konvensi IMO di pelabuhan-pelabuhan negara anggota Tokyo MoU.
Direktur Operasional PT BKI R Benny Susanto yang menerima kunjungan tersebut, menyatakan siap menjalankan rekomendasi yang diberikan Stafsus Menkopolhukam. Menurut Benny, keamanan pelayaran nasional maupun internasional ke depannya harus lebih baik lagi, khususnya bagi kapal-kapal niaga berbendera Indonesia dimanapun berada. Dia mengharapkan adanya koordinasi lanjutan terkait masalah krusial sehubungan dengan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim di Indonesia. Terlebih, PT BKI (Persero) merupakan pihak yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk melakukan survei serta sertifikasi berstandar internasional, bagi kapal-kapal berbendera Indonesia.
“Ada manfaat yang sangat besar apabila Indonesia berada di posisi whitelist seperti sekarang ini. Adanya Indonesia di posisi whitelist, akan mendukung peningkatan kinerja logistik nasional dan ekspor/impor, sehingga menghadirkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu kami tingkatkan lagi kualitas dan performa keselamatan serta keamanan kapal-kapal berbendera Indonesia,” ujar Benny.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Benny menyampaikan PT BKI (Persero) siap menjalankan empat rekomendasi yang disampaikan Staf Ahli Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenkopolhukam, diantaranya orientasi ke depan bahwa PT BKI (Persero) menjadi salah satu kontributor penting dalam memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kancah politik maritim Indonesia, selain kontribusi dividen pada negara.
Rekomendasi lainnya, mendukung peningkatan kinerja logistik nasional dan ekspor yang mampu berkontribusi pada upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, menjadi anggota International Association of Classification Societies (IACS) untuk mendapatkan status konsultatif oleh International Maritime Organization (IMO) dan adaptif terhadap Peraturan Perundang-undangan Internasional. Keempat, menopang keselamatan dan keamanan maritim sebagai pilar kepercayaan internasional terhadap eksistensi Indonesia dalam dunia Maritim. “Kami siap untuk menjalankan rekomendasi tersebut,” kata Benny.
