Polri terus berusaha meningkatkan kualitas layanan publik yang prima, salah satunya dengan mengumpulkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan melalui Forum Komunikasi Publik (FKP) Polri. FKP ini diadakan oleh Staf Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) di Jakarta pada hari Senin.
Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber dari Kemenpan-RB, Ombudsman RI, Kompolnas, perwakilan dari Mabes Polri, serta media. Peserta yang hadir adalah para Kasubag Humas dan staf bidang perencanaan dari berbagai satuan kerja di tingkat Mabes Polri hingga 34 Polda jajaran.
Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kemenpan-RB, Rosikin, mengingatkan Polri untuk mengubah paradigma bahwa masyarakat bukan lagi objek layanan, tetapi subjek atau pemilik layanan. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintahan harus membuat standar layanan publik.
Rosikin juga mengapresiasi langkah Polri dalam menyelenggarakan FKP dengan tema “Membangun Kualitas Layanan Publik Berdasarkan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Menuju Polri yang Presisi”. Ia menyatakan bahwa FKP ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di kepolisian.
Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama II Ombudsman RI, Siti Uswatun Hasanah, mengungkapkan bahwa hasil kajian Ombudsman terhadap persepsi masyarakat terhadap layanan publik di berbagai instansi pemerintah, termasuk Polri, masih ditandai dengan adanya pungutan liar, ketidakjelasan proses layanan, persyaratan yang tidak jelas, lambat, dan berbelit-belit.
Kompolnas sebagai pengawas eksternal Polri juga menerima keluhan dan aduan masyarakat terkait Polri. Berdasarkan data komisi tersebut, Polda Metro Jaya mendapat keluhan paling banyak, diikuti oleh Sumatera Utara dan Jawa Timur. Kompolnas menyarankan Polri untuk responsif dalam menerima laporan masyarakat dan memiliki empati terhadap aduan yang masuk.
Menanggapi saran-saran tersebut, Kepala Biro Birokrasi Reformasi Asrena Polri, Brigjen Pol. Mas Gunarso, mengatakan bahwa Polri terus berupaya meningkatkan kualitas layanan yang diselenggarakan. Perbaikan terus dilakukan, seperti di layanan lalu lintas dan layanan intelijen terkait perizinan dan SKCK. Gunarso juga menekankan pentingnya peran reserse dalam melindungi korban kejahatan.
Melalui FKP, Polri ingin meningkatkan kualitas layanan publik bukan hanya sebatas slogan, tetapi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini akan memberikan rasa aman, tenteram, dan nyaman bagi masyarakat ketika meminta bantuan dari polisi.
