Sorotan atas adanya dinasti politik begitu marak di Indonesia setelah Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengumumkan bahwa Gibran Rakabuming Raka akan menjadi bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dinasti politik mengacu pada praktik politik di mana keluarga-keluarga politik terlibat dalam berbagai posisi dan jabatan politik secara berkelanjutan.
Terkait hal ini, Prabowo Subianto dan putranya, Kaesang Pangarep memberikan tanggapan. Prabowo menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki keahlian khusus dalam politik yang bisa ditularkan kepada anaknya, sehingga keputusan KIM untuk mengusung Gibran adalah keputusan yang berdiri sendiri. Prabowo juga menegaskan bahwa Gibran memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup sebagai jajaran kepemimpinan di Kota Solo.
Sementara itu, Kaesang mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik untuk terlibat secara politik. Ia lebih fokus pada bisnis kuliner yang sedang dijalankannya. Kaesang juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mengambil keuntungan dari popularitas ayahnya dalam dunia politik.
Meskipun demikian, masyarakat Indonesia tetap mempertanyakan adanya potensi dinasti politik dalam konteks tersebut. Mereka khawatir adanya kecenderungan bahwa dinasti politik akan terus berlanjut di Indonesia, di mana kekuasaan politik dipusatkan pada beberapa keluarga politik tertentu.
Hal ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan politik di Indonesia. Dinasti politik dapat menghambat perkembangan demokrasi dan kesempatan partisipasi politik yang adil bagi semua warga negara. Pemilihan berbasis kompetensi dan meritokrasi harus menjadi prinsip utama dalam menjaga keberagaman dan keadilan politik di Indonesia.
Dalam kesempatan ini, diharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Keterlibatan keluarga politik dalam pemilihan calon kepala negara harus dikawal dan dipertanggungjawabkan secara etis dan moral. Tanggapan yang jujur dan terbuka dari Prabowo dan Kaesang merupakan langkah awal yang baik dalam menciptakan lingkungan politik yang sehat dan adil.
Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan dan kegagalan dinasti politik tidak semata-mata tergantung pada individu-individu yang terlibat dalamnya, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi politik dari masyarakat. Masyarakat harus cerdas dan kritis dalam menilai dan mengawasi setiap keputusan politik yang diambil, baik oleh partai politik maupun oleh calon kepala negara.
Dinasti politik tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang menjadi masalah besar dalam sistem politik Indonesia. Upaya kolaborasi antara pemimpin politik, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan politik lainnya harus terus ditingkatkan. Hanya dengan demikian, dinasti politik dapat dihindari dan demokrasi yang sehat dapat terwujud.
