Delegasi Indonesia yang diusulkan sebenarnya disetujui oleh mayoritas parlemen dunia yang hadir, tetapi karena hasil voting tidak mencapai 2/3 kuorum dari 120 negara, maka resolusi tersebut tidak dapat diadopsi. Wakil Ketua Badan Kerja sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Sukamta, mendorong untuk menghentikan perang di Palestina dalam sidang parlemen dunia atau Inter Parliamentary Union (IPU) ke-147 di Luanda, Angola, 23-27 Oktober 2023.
“Penghentian perang di Gaza, Palestina, menjadi resolusi sidang, yaitu penghentian segera peperangan dan pembunuhan terhadap anak-anak dan wanita di Gaza,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Dia menjelaskan usulan delegasi Indonesia sebenarnya disetujui oleh mayoritas parlemen dunia yang hadir, tetapi karena hasil voting tidak mencapai 2/3 kuorum dari 120 negara, maka resolusi tersebut tidak dapat diadopsi.
Menurutnya, di Palestina telah terjadi kejahatan perang terhadap kemanusiaan, khususnya serangan militer yang membabi buta di Gaza. Perang tersebut telah membunuh ribuan warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang tua. Serangan tersebut juga menghancurkan rumah-rumah penduduk, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, serta memutus jaringan listrik, akses air, dan energi.
“Di sinilah pentingnya para anggota parlemen untuk sadar dengan kondisi di Palestina agar lebih objektif dan adil,” katanya menegaskan.
Anggota Komisi I DPR RI ini juga mengidentifikasi situasi global saat ini, bahwa masih ada beberapa negara yang memiliki perilaku neo kolonialisme dan melakukan pendudukan terhadap negara lain. Tindakan dan perilaku ini mirip dengan masa perbudakan yang terjadi di Afrika, kolonialisme di Asia Afrika, dan Amerika Latin.
“Sayang sekali mereka mendukung tanpa syarat, sanksi, dan konsekuensi apapun dengan alasan Israel membela diri,” ungkapnya.
Sudah sangat jelas siapa yang menduduki (okupasi) dan siapa yang terpaksa mengungsi. Palestina, kata dia, juga mempunyai hak yang sama untuk membela diri.
“Di sini saya menekankan bahwa pendudukan dan neokolonialisme harus diberantas, karena ini melawan kemanusiaan, hak asasi, dan seluruh makna keadilan, sebagaimana juga ditegaskan dalam konstitusi Indonesia,” katanya menegaskan.
