Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah, berpendapat bahwa partai politik seharusnya memiliki kemandirian dalam mencalonkan kader-kader mereka dalam kontestasi Pemilu 2024.
Menurut Fahri, partai politik harus memiliki kemandirian dalam memilih siapa pun kader mereka yang memahami gagasan dan ideologi partai. Oleh karena itu, dia mengusulkan agar Undang-Undang tentang Partai Politik direvisi untuk mewajibkan semua kontestan dalam pemilu menjadi kader partai politik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan konsep identifikasi partai (party-ID) yang ada di negara-negara demokrasi.
Fahri juga menilai bahwa hubungan antara partai politik dan kader-kader mereka harus diperkuat. Hal ini bertujuan agar tidak ada orang yang dengan seenaknya keluar masuk partai politik. Dia berpendapat bahwa partai politik saat ini hanya menjadi “penjual tiket” bagi segelintir elit yang memiliki modal dan ingin mendapatkan kekuasaan politik dengan cepat untuk berkompetisi dalam pemilu.
Selain itu, Fahri juga mengusulkan perubahan Undang-Undang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden (‘presidential threshold’) maupun ambang batas parlemen (‘parliamentary threshold’). Dia berpendapat bahwa hal ini menghalangi kemandirian kader partai politik dalam berkompetisi dalam pemilu. Oleh karena itu, dia mengusulkan untuk menghilangkan ambang batas tersebut.
Artikel ini ditulis oleh Melalusa Susthira Khalida, dan diedit oleh Herry Soebanto. Hak cipta dilindungi oleh ANTARA 2023.
