Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa ia telah menerima informasi dari Pj Gubernur Bali mengenai pemindahan atribut partai politik di Bali saat kunjungan kerjanya beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan oleh Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di kawasan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur pada hari Rabu.
Presiden menekankan bahwa atribut partai tersebut, baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat, termasuk aparatur sipil negara, TNI, dan Polri, harus netral. Oleh karena itu, pemindahan beberapa atribut partai politik oleh pemerintah kabupaten/kota dan provinsi seharusnya meminta izin kepada pengurus partai di daerah agar tidak menimbulkan miskomunikasi.
Presiden menegaskan bahwa pentingnya melakukan komunikasi dengan pengurus partai di daerah untuk menghindari miskomunikasi. Apabila atribut partai melanggar aturan daerah dan merusak tata kota, hal tersebut merupakan urusan pemerintah daerah.
Artikel ini ditulis oleh Rangga Pandu Asmara Jingga dan diedit oleh Guido Merung. Hak cipta © ANTARA 2023.
