Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Kalimantan Barat, Nelly Yusnita, menyatakan bahwa mereka akan memperjuangkan hak konstitusional kelompok rentan dalam penyelenggaraan Pemilu. Menurutnya, Pemilu bukan hanya memberikan legitimasi kekuasaan politik dan prosedur rutin negara demokratis, tetapi juga merupakan nilai penting dalam pelaksanaan hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat.
Menurut Nelly, penyelenggaraan Pemilu yang demokratis adalah prasyarat penting dan mendasar dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, masih ada kelompok-kelompok rentan yang hak-haknya terabaikan dalam Pemilu, seperti hak memilih, hak dipilih, dan hak berpartisipasi.
Nelly menambahkan bahwa pengabaian ini sering terjadi dalam bentuk pemilih yang tidak tercatat dalam data, mobilisasi pragmatis, kesulitan akses teknis dan administratif, intimidasi, diskriminasi, stigmatisasi, ketidaksetaraan hak, dan politisasi. Padahal, setiap orang atau kelompok rentan seharusnya memiliki posisi yang sama dalam melaksanakan hak memilih, hak dipilih, dan hak berpartisipasi dalam Pemilu.
Nelly juga berharap adanya kerjasama antara Komnas HAM dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah, terutama dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024.
Sumber: ANTARA
