Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono, menegaskan lima poin mengenai netralitas prajurit TNI dalam pelaksanaan Pemilu 2024 pada Raker (Rapat Kerja) yang diadakan bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa.
“Pertama, tidak memihak dan memberi dukungan kepada partai politik manapun, termasuk paslon (pasangan calon) yang diusung, serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis,” kata Yudo dalam rapat.
Kedua, ia menyatakan bahwa tidak akan memberikan fasilitas tempat atau sarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye.
Ketiga, lanjutnya, prajurit TNI yang memiliki hak pilih atau hak individu sebagai warga negara Indonesia (WNI) dilarang untuk mendapatkan arahan dalam menentukan hak pilih.
Terakhir, tambahnya, akan ada tindakan tegas terhadap prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlibat dalam politik praktis, memihak, dan memberikan dukungan pada partai politik serta pasangan calon yang diusung.
“Saya juga memberikan buku saku kepada para prajurit sebagai panduan individu untuk lebih memahami teknis pelaksanaan netralitas TNI tersebut,” ucapnya.
Yudo juga mengatakan bahwa dalam berbagai kesempatan, ia telah menginstruksikan kepada seluruh personel TNI mengenai netralitas TNI.
Selain Panglima TNI, Raker Komisi I DPR RI juga dihadiri oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo.
Rapat tersebut diadakan dengan agenda pembahasan mengenai kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan Pemilu 2024, rencana kontingensi dalam pengamanan Pemilu 2024, serta dukungan anggaran.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2023
