Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, menegaskan bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) Komisi Pemilihan Umum (KPU) memegang peranan penting dalam menjaga integritas pemilu. Menurut Widodo, menjelang pemilu, informasi sering kali dipenuhi oleh misinformasi, hoaks, dan kampanye hitam. Dalam situasi tersebut, JDIH KPU diharapkan dapat menjadi sumber literasi bagi masyarakat dengan menyebarkan informasi yang jelas dan benar.
Selain itu, JDIH KPU juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk mengumpulkan masukan dari masyarakat terkait perancangan peraturan oleh KPU. Hal ini dianggap sebagai instrumen strategis bagi KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Transparansi JDIH dianggap penting untuk menegaskan netralitas dan independensi KPU dalam pemilu, terutama di tengah tekanan menjelang Pemilu 2024. Aspek ini diharapkan dapat meredakan polemik yang timbul terkait pemilu, serta meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait penyelenggaraan pilpres, pileg, dan pilkada.
Widodo juga mengapresiasi upaya pengembangan JDIH KPU dan menyampaikan bahwa JDIH KPU telah meraih penghargaan JDIHN terbaik lima kali berturut-turut kategori lembaga nonstruktural. Ia berharap JDIH KPU dapat menjadi contoh bagi kementerian/lembaga lainnya dalam pengelolaan JDIH yang baik.
Pernyataan tersebut disampaikan Widodo dalam arahannya sebagai pembicara kunci pada Rapat Koordinasi Pengelola JDIH dan Pemberian Anugerah JDIH KPU Tahun 2023, di Jakarta, pada Kamis (9/11).
