Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Calon Presiden Ganjar Pranowo untuk menanyakan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md, terkait penegakan hukum di era pemerintahan Presiden Jokowi.
“Airlangga mengatakan bahwa pertanyaan ini harus diajukan kepada Menkopolhukam karena saya menangani ekonomi, Pak Menko (Mahfud Md., red.) menangani polhukam,” kata Airlangga menjawab pertanyaan wartawan saat konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung juga mengatakan bahwa pemerintahan bersifat kolektif kolegial, tetapi masing-masing menteri memiliki tanggung jawab.
“Masalah hukum itu tanggung jawab siapa? Menkopolhukam. Kalau misalnya ini, tanya Pak Mahfud Menkopolhukam,” ucap Doli ditemui usai konferensi pers tersebut.
Doli berpendapat bahwa jika Mahfud Md. memiliki prestasi sebagai menteri yang membawahi bidang politik dan hukum, maka tidak mungkin ia dijadikan sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar Pranowo.
Ia juga menekankan bahwa para pasangan calon, partai politik, dan koalisi sebaiknya lebih mengedepankan visi, misi, dan program, sehingga publik bisa mengetahui sosok pasangan calon yang pantas untuk memimpin Indonesia ke depan.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum hingga demokrasi di era pemerintahan Jokowi menurun setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.
Ganjar memberi skor 5 dari skala 1 sampai 10 karena merasa adanya rekayasa dan intervensi dalam penegakan hukum, terlebih dalam putusan MK tersebut.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
HAK CIPTA © ANTARA 2023
