Beberapa orang sipil yang memiliki kompetensi terkait dengan bidang pertahanan keamanan dapat diangkat sebagai penasihat di Kementerian Pertahanan. Menurut Adhi Priamarizki, seorang peneliti dari Rajaratnam School of International Studies, posisi politik anggota TNI di Kementerian Pertahanan memiliki peran penting dalam menyerap sumber daya manusia yang tidak terserap di lingkungan TNI.
Adhi menyatakan bahwa penunjukan posisi jabatan di lingkungan Kemhan adalah hak prerogatif dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, namun juga didasarkan pada rekomendasi dari Mabes TNI. Hal ini menyebabkan kurangnya kalangan sipil yang mendapatkan posisi strategis di lingkungan Kemhan.
Sementara itu, Sri Yanuarti, seorang peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menekankan bahwa Kemhan bukanlah institusi militer, melainkan sebuah institusi sipil dalam lingkup kebijakan pertahanan negara. Kemhan dapat memberikan jabatan sebagai penasihat kepada kalangan sipil yang memiliki kompetensi terkait dengan bidang pertahanan keamanan untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan strategis di lingkungan kementerian.
Posisi administratif di lingkungan Kemhan dapat diisi oleh kalangan sipil untuk mengatur tugas administratif. Namun, terkait dengan pertahanan dan keamanan, posisi-posisi tersebut sebaiknya diisi oleh individu dengan pengalaman atau latar belakang militer.
