Konflik di negara demokratis sering terjadi dalam pemilihan umum, di mana perbedaan pendapat disuarakan dalam bentuk aspirasi di bilik suara. Oleh karena itu, pemilihan umum harus dilakukan secara damai dan demokratis agar negara dapat berjalan dengan kondusif selama 5 tahun ke depan.
Salah satu langkah untuk menjaga pemilu yang aman adalah dengan menjaga netralitas aparatur negara, seperti PNS, TNI, Polri, dan aparatur intelijen negara. Mereka didesain untuk mengabdi kepada kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau politik. Kekhawatiran akan munculnya masalah di kemudian hari jika para aparatur negara tidak netral dalam pemilu.
TNI dan Polri dilarang memiliki hak memilih dan dipilih dalam pemilu karena memiliki sumber daya nasional dan satu komando. Sedangkan PNS, personel intelijen, dan aparatur desa juga terikat pada undang-undang netralitas. Namun, beberapa tudingan tentang ketidaknetralan TNI, Polri, dan BIN dalam Pemilu 2024 telah muncul, meskipun tidak semuanya terbukti.
Bawaslu sebagai institusi yang mengawasi pemilu harus melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan penelusuran informasi lebih lanjut terkait dengan tudingan tentang tidak netralnya aparatur negara. Hal ini karena disinformasi dan hoaks dapat mengganggu jalannya pemilu, seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada Pemilu 2016.
Selain isu netralitas, tantangan terbesar dalam Pemilu 2024 adalah disinformasi dan terorisme yang dapat mengganggu jalannya pemilu. Oleh karena itu, semua pihak, termasuk lembaga yang berwenang, Bawaslu, dan seluruh aparatur pemerintah, harus saling bersinergi dan bekerja sama untuk menciptakan pemilu yang kondusif, damai, dan demokratis.
