Bupati Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Halikinnor menegaskan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di kabupaten tersebut untuk tetap netral dalam Pemilu 2024. Menurutnya, ASN harus tetap menjadi pengayom masyarakat dan tidak terlibat dalam politik praktis, meskipun mereka berhak menggunakan hak pilih dan ikut serta dalam pesta demokrasi.
Halikinnor juga menjelaskan bahwa dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, sudah diatur mengenai netralitas ASN. Mereka dilarang memberikan dukungan kepada calon presiden, wakil presiden, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dan lain sebagainya. Bentuk dukungan yang dilarang antara lain berpolitik dengan berkampanye baik secara langsung maupun media sosial, menggunakan atribut partai atau atribut PNS, dan menggunakan fasilitas negara.
Meski demikian, ASN tetap diizinkan menggunakan hak pilih dan ikut meramaikan pesta demokrasi, asalkan hal tersebut dilakukan dengan tepat pada saat yang ditentukan. Halikinnor juga menjelaskan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan mengenai ASN yang tidak netral dalam Pemilu 2024, dan meminta seluruh ASN untuk fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Sementara itu, seorang ASN di Sekretariat Daerah Kotim, Emaliatun, menegaskan bahwa sebagai seorang ASN yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun, ia akan selalu mematuhi aturan netralitas ASN. Jika ada ASN yang tidak netral, Emaliatun menegaskan bahwa itu hanya dari oknum tertentu dan tidak bisa disamakan dengan ASN lainnya.
Emaliatun berharap agar seluruh ASN patuh pada ketentuan yang berlaku demi menjaga harkat dan martabat sebagai ASN. Artinya, ASN tidak boleh berpolitik praktis dan harus bersikap netral sesuai peraturan yang berlaku.
