Jakarta (ANTARA) – Lima berita politik pada Jumat (15/12) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari Ganjar yakin raih 40 persen suara hingga Komisi X minta ketegasan pemerintah terkait jadwal PON.
1. Ganjar yakin akan raih 40 persen suara di Jawa Barat
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yakin bahwa target perolehan suara di Jawa Barat pada Pilpres 2024 sebesar 40 persen dapat tercapai. “Saya makin optimis saja karena dari komunitas masyarakat yang saya temui, mereka menyampaikan perasaan batinnya, dan itu kami tangkap, rasa-rasanya kita punya kesamaan cita-cita, itu yang membikin kami optimis,” ujarnya usai melakukan diskusi bersama Milenial dan Gen Z di Bekasi, Jumat malam.
2. Hari kesepuluh kampanye, Ganjar Pranowo sambangi IKN
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta ketegasan pemerintah terkait jadwal pekan olahraga nasional (PON) 2024, yang dipastikan berbenturan dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. “Pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi, terutama dalam hal penyediaan anggaran dan kepastian jadwal,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
3. Akademisi Unsrat: Tahapan pemilu paling rawan adalah masa kampanye
Akademisi Fisip Universitas Sam Ratulangi Manado, Ferry Daud Liando, mengatakan bahwa dari semua tahapan yang telah disusun Komisi Pemilihan Umum, tahapan kampanye yang paling rawan. “Pertama, karena waktu kampanye itu sudah berkurang jauh dari dulu. Di 2019 itu hampir hampir enam atau tujuh bulan, tapi sekarang 75 hari. Tentu 75 hari itu waktu yang singkat bagi 18 peserta pemilu,” kata Liando di Manado, Jumat.
4. Ketua DPR minta pemerintah mitigasi pascagempa di Sukabumi
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan analisis dan mitigasi pascagempa M 4,6 di Sukabumi, Jawa Barat. “Diperlukan analisis dan langkah mitigasi lanjutan atas gempa yang terjadi di Sukabumi, demi memastikan keselamatan masyarakat sekitar. Apalagi gempa diduga berasal dari gempa vulkanik,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
5. SEAPAC dorong ketegasan ASEAN bangun komitmen politik antikorupsi
Presiden South-East Asia Parliamentarians against Corruption (SEAPAC) Fadli Zon mendorong ketegasan ASEAN dalam membangun komitmen politik terkait antikorupsi. “Kebijakan antikorupsi ditemukan malah di ASEAN Convention Against Trafficking in Persons. Oleh karenanya, kebijakan ASEAN Pasca-2025 harus lebih tegas dalam isu antikorupsi. Termasuk dalam menciptakan arena setara bagi parlemen dan eksekutif di ASEAN,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2023
