Pengamat Politik Universitas Jember, Dr. Muhammad Iqbal, menilai bahwa pengunduran diri Mahfud Md dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dapat merusak integritas kabinet Joko Widodo (Jokowi) dalam hal komunikasi politik. Opini publik dapat membentuk citra negatif terhadap stabilitas dan harmoni demokrasi politik, hukum, dan keamanan. Seharusnya sektor Polhukam dapat menjadi legasi penting pada akhir periode kedua pemerintahan Jokowi.
Terlebih lagi, jika dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi 2023, peringkat Indonesia turun dari posisi 110 tahun 2022 ke 115 dengan skor 34 yang stagnan. Dari segi komunikasi politik, pengunduran diri Mahfud bisa diartikan sebagai tanda adanya ancaman terhadap demokrasi kabinet Jokowi.
Levitsky dan Ziblatt menyatakan bahwa pagar demokrasi dapat roboh jika kekuatan oposisi di parlemen lumpuh atau dilumpuhkan. Mitos sosok pemimpin populis yang sederhana dan demokratis dapat berubah menjadi lebih otoriter.
Semua itu dapat terjadi ketika kekuasaan melanggar aturan demokrasi, baik secara perkataan maupun perbuatan, menyangkal legitimasi lawan politik, dan membatasi kebebasan sipil lawan politiknya. Prinsip dan nilai etika politik berdemokrasi kini menjadi pondasi dan motif dari pengunduran diri Mahfud.
Dalam hal pengaruh elektoral, pengunduran diri Mahfud seiring dengan waktu dua pekan menjelang pilpres dapat menambah daya ungkit elektoral, meskipun tidak terlalu signifikan. Daya ungkit elektoral pasangan capres-cawapres nomor urut 3 relatif baru untuk menutup kantung suara yang sudah tergerus oleh pendukung Jokowi dan Gibran, terutama di Jatim dan Jateng.
Namun, jika pengunduran diri Mahfud terjadi sebulan sebelumnya, gelombang simpati sebagai penjaga etika demokrasi dapat lebih besar. Saat ini, dibutuhkan usaha ekstra untuk mengglorifikasi momentum pengunduran diri.
Daya ungkit elektoral dari pengunduran diri Mahfud masih harus diuji seberapa taktis dan strategis ketiga pasangan calon dalam menguasai “the real battle ground”, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Artikel ini ditulis oleh Zumrotun Solichah dan disunting oleh Chandra Hamdani Noor. Copyright © ANTARA 2024
