Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berharap sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden 2024 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan menghasilkan keputusan terbaik bagi Indonesia dan masa pemerintahan mendatang.
“Diharapkan keputusannya yang terbaik untuk bangsa ini, saya kira itu saja. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik untuk bangsa ini,” ucap Wapres setelah menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Kota Manado, Sulut, Kamis, seperti yang dilaporkan oleh Sekretariat Wapres.
Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa MK sebagai lembaga peradilan penting di negara ini memiliki wewenang yang mutlak untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa campur tangan pihak manapun.
“Harapan saya, tentu kita tidak boleh mencampuri, Mahkamah Konstitusi tentu memiliki wewenang mutlak dan independen, tentu pemerintah tidak boleh ikut campur,” kata Wapres.
Sementara itu, terkait empat menteri Kabinet Indonesia Maju yang akan hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4), Wapres menyatakan bahwa kehadiran para menteri tersebut akan memberikan gambaran mengenai tugas pokok kementerian yang selama ini dilaksanakan.
“Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya bahwa menteri yang diminta hadir akan memberikan penjelasan sesuai dengan tugas yang mereka jalankan,” ujarnya.
Wapres berharap para menteri tersebut dapat memberikan fakta-fakta yang membantu para hakim dalam merumuskan keputusan sidang sengketa.
“Kesaksian para menteri tersebut penting bagi MK untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh sehingga apa yang mereka butuhkan, baik dari masalah bantuan sosial atau masalah lainnya, menjadi lebih jelas,” kata Wapres.
Wapres disertai oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi saat memberikan keterangan tersebut.
Penulis: Benardy Ferdiansyah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024