Jakarta – Pemerintah Provinsi Maluku Utara diminta tidak lagi memandang inovasi sebagai agenda yang rumit atau jauh dari kebutuhan lapangan. Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menekankan bahwa langkah paling masuk akal justru dimulai dari persoalan sehari-hari yang dihadapi masyarakat, lalu diterjemahkan menjadi solusi yang konkret dan berkelanjutan.
Mulai dari masalah, bukan dari konsep
Menurut Yusharto, Pemprov Maluku Utara perlu lebih dulu memetakan masalah utama di daerah sebagai dasar penyusunan inovasi yang tepat. Cara ini dinilai lebih efektif dibanding sekadar mengejar gagasan besar tanpa arah yang jelas. Ia mencontohkan persoalan sampah dan stunting yang sebenarnya bisa ditangani secara bersamaan melalui pendekatan inovatif dalam pengelolaan sampah.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, Yusharto menjelaskan bahwa sampah dapat diolah menjadi pupuk kandang atau pakan ternak, sebagaimana sudah dilakukan di sejumlah daerah. Hasilnya bukan hanya menekan persoalan lingkungan, tetapi juga membuka manfaat lain karena tanaman dan hewan ternak yang dihasilkan bisa dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung pencegahan stunting.
Kolaborasi lintas lembaga jadi kunci
Yusharto menilai inovasi tidak akan tumbuh kuat jika dikerjakan sendirian. Karena itu, ia meminta Pemprov Maluku Utara aktif membangun kolaborasi lintas lembaga agar setiap gagasan yang lahir bisa dijalankan secara konsisten dan tidak berhenti di tahap uji coba. Menurut dia, kerja sama yang luas juga akan membantu daerah menemukan lebih banyak peluang pengembangan.
Ia mengingatkan bahwa inovasi yang baik bukan hanya terlihat menarik di atas kertas, tetapi juga harus matang dan memberi manfaat yang terus dirasakan dalam jangka panjang. Dengan begitu, hasilnya tidak berhenti pada seremoni, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Teknologi digital perlu dimanfaatkan
Selain kolaborasi, Yusharto juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat lahirnya inovasi di daerah. Menurutnya, teknologi digital dapat membuka ruang baru bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih efisien sekaligus lebih cepat merespons persoalan publik.
Ia menegaskan Kemendagri siap mendukung dan mendampingi Pemprov Maluku Utara agar terus berinovasi sesuai kebutuhan masyarakat. Yusharto berharap strategi baru yang sudah disampaikan dapat dijalankan secara konsisten, sehingga tidak ada alasan bagi daerah untuk berhenti mencari terobosan.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
