Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI Fisip UI) telah mengadakan seminar dengan tema “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada Kamis (30/5).
Seminar ini membahas isu spyware dalam konteks keamanan nasional dan kebebasan sipil yang sedang hangat diperbincangkan. Baru-baru ini, laporan dari Amnesty International menyoroti pembelian dan penggunaan alat sadap (spyware) oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel. Penggunaan spyware ini dianggap sebagai tindakan represif terhadap kebebasan sipil dan menunjukkan pelanggaran terhadap supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Seminar ini diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi dan dipandu oleh Broto Wardoyo, seorang dosen di Departemen Hubungan Internasional Fisip UI. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pembicara terkemuka yang memberikan wawasan mendalam mengenai topik yang sedang hangat tersebut.
Ketua Departemen Hubungan Internasional Fisip UI, Asra Virgianita, menyampaikan apresiasi atas terselengaranya seminar ini dan mendorong para peserta, khususnya mahasiswa, untuk aktif dalam kegiatan tersebut guna meningkatkan pemahaman mengenai isu keamanan nasional dan hak-hak sipil.
Dalam konteks keamanan siber dan perlindungan data, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI, Sulistyo, menjelaskan dinamika yang harus diterapkan di Indonesia. Sulistyo juga menyoroti prediksi ancaman siber di tahun 2024 dan pentingnya regulasi yang lebih kuat untuk mencegah kebocoran data.
Pembicara lainnya dalam seminar tersebut antara lain Wakil Kepala Densus 88 AT Polri, Brigjen. Pol. I Made Astawa; Pemimpin Redaksi GTV dan Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Herik Kurniawan; Peneliti di The Habibie Center, Mabda Haerunnisa Fajrilla Sidiq; Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional SKSG UI, J. Simon Runturambi; dan dosen Keamanan Internasional, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Ali Abdullah Wibisono.
Semua pembicara membahas bagaimana menemukan keseimbangan antara keamanan nasional dan kebebasan sipil di era digital. Semua pihak, termasuk masyarakat, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tersebut dan memastikan kebijakan keamanan siber sesuai dengan prinsip kebebasan sipil.
(Artikel ini bersumber dari https://www.rmoljabar.id/dhi-fisip-ui-ajak-mahasiswa-pahami-isu-keamanan-nasional-dan-hak-hak-sipil)
