Agus Joko Pramono: Transparansi Penting di Tengah Tantangan Etika untuk Pimpinan KPK
Panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah menyelesaikan proses wawancara para calon pimpinan (capim) KPK. Ada beragam pertanyaan yang diajukan, mulai dari kapasitas dan integritas para capim hingga pandangan mereka untuk meningkatkan kinerja KPK.
Belakangan ini, masalah etika menjadi salah satu momok utama pimpinan KPK. Karena itu, pertanyaan mengenai integritas para capim menjadi hal yang krusial. Pemberhentian ketua KPK, Firli Bahuri, pada akhir tahun 2023 yang lalu menjadi salah satu dari sekian banyak problem etika di lembaga antirasuah tersebut.
Selain masalah etika, masalah lain yang juga dihadapi oleh KPK adalah kinerja. Transparency International memberikan skor 34 dan menempatkan Indonesia di posisi 115 dalam indeks persepsi korupsi pada tahun 2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Indonesia dalam pemberantasan korupsi, di mana KPK menjadi organ utama, masih belum maksimal.
Di satu sisi, publik sering disuguhi dengan liputan operasi tangkap tangan (OTT). Namun, menurut Oktavianto dan Abheseka, peneliti dari Universitas Janabadra dan Universitas Gadjah Mada dalam artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Antikorupsi Integritas, meskipun OTT efektif dalam meringkus koruptor, namun tidak memiliki peranan yang signifikan dalam penanganan korupsi.
Sebaliknya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, dalam acara peluncuran Simbara bulan Juli 2024 yang lalu justru menilai OTT sebagai hal yang “kampungan”.
Dengan berbagai masalah tersebut, pandangan para capim KPK, yang namanya akan segera disampaikan pansel ke Presiden, mengenai pengelolaan KPK dan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi menjadi sangat penting.
Agus Joko Pramono, salah satu capim KPK, dalam wawancaranya menegaskan pentingnya KPK melakukan transparansi. Menurut Agus Joko Pramono, berbagai penilaian negatif terhadap KPK yang muncul belakangan ini tidak terlepas dari minimnya transparansi di lembaga yang seharusnya mendorong transparansi tersebut.
“Mendorong transparansi bukanlah perkara mudah. Perlu keberanian dan komitmen, selain tentu saja integritas, dalam memimpin lembaga antirasuah tersebut,” papar Agus Joko Pramono.
Rekam jejak Agus Joko Pramono menunjukkan keahlian dan kapasitas kepemimpinan yang diakui secara nasional dan internasional serta keberanian dan komitmen pada transparansi lembaga.
