Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembentukan Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bukanlah langkah seremonial, melainkan respons atas kebutuhan mendesak untuk mempercepat penanganan persoalan yang selama ini kerap tersendat di lapangan. Penjelasan itu ia sampaikan dalam rapat pertama Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (23/10), saat pemerintah mulai merapikan arah kerja awal masa jabatannya.
Fokus pada hambatan yang tak kunjung selesai
Di hadapan para menteri, Prabowo menekankan bahwa badan baru tersebut dibentuk untuk membantu mengurai berbagai kendala yang menghambat penyaluran program pemerintah. Ia menolak anggapan bahwa lembaga itu hadir untuk mengambil alih tugas kementerian. Menurutnya, yang dibutuhkan adalah mekanisme yang lebih cepat ketika muncul persoalan di lapangan.
“Bukan karena saya ingin campur tangan dalam pekerjaan kementerian-kementerian—tidak. Saya ingin membantu. Di mana pun ada kendala, di mana pun ada kesulitan, kita harus segera mengatasinya. Mari jujur, birokrasi kita terkenal rumit dan lambat,” ujar Prabowo.
Mengawasi bantuan agar tepat sasaran
Prabowo juga menjelaskan bahwa Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan akan bertugas mempelajari sekaligus memantau seluruh program perlindungan sosial dan distribusi bantuan. Tujuannya jelas: memastikan bantuan benar-benar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, bukan berhenti di tataran administrasi.
“Badan ini akan mempelajari dan melacak semua program perlindungan sosial dan bantuan untuk memastikan bahwa mereka ditargetkan dengan benar pada kelompok masyarakat yang masih membutuhkan bantuan,” tambahnya.
Budiman Sudjatmiko mendapat mandat khusus
Untuk memimpin lembaga tersebut, Prabowo telah menunjuk Budiman Sudjatmiko. Dalam pernyataan terpisah kepada wartawan di Istana Merdeka pada Selasa (22/10), Budiman mengungkapkan bahwa dirinya mendapat mandat langsung untuk mendorong penurunan angka kemiskinan di Indonesia semaksimal mungkin selama periode 2024–2029.
“Semua masalah terkait kemiskinan harus secara drastis dikurangi dalam lima tahun ke depan, dan itu adalah tanggung jawab dari badan yang kami pimpin,” kata Budiman.
Koordinasi lintas kementerian
Budiman menjelaskan, badan yang dipimpinnya akan bekerja dengan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan. Koordinasi itu diharapkan menghasilkan data yang lebih valid, objektif, dan dinamis agar kebijakan penanggulangan kemiskinan bisa berjalan lebih tepat.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
