Presiden Prabowo Subianto kembali memberi sinyal kuat bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan melambat. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2025, agenda percepatan IKN menjadi salah satu fokus utama pembahasan pemerintah. Di tengah sorotan publik soal arah proyek ambisius ini, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan tetap berjalan sesuai tahapan dan timeline yang sudah ditetapkan.
IKN Diposisikan sebagai Ibu Kota Politik
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa pemerintah kini menempatkan IKN dalam kerangka “ibu kota politik”. Artinya, pembangunan tidak hanya mengejar fisik kota baru, tetapi juga menyiapkan pusat-pusat kekuasaan negara agar berfungsi penuh. Fokusnya antara lain penyelesaian fasilitas bagi lembaga legislatif seperti DPR RI, DPD RI, dan MPR RI, serta lembaga yudikatif.
Menurut AHY, arah itu sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang mencerminkan demokrasi. Karena itu, pembangunan IKN dipandang bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bagian dari desain kelembagaan negara yang lebih besar.
Skema Pendanaan Masih Jadi Sorotan
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas sumber pendanaan yang akan menopang kelanjutan proyek. Skemanya tidak hanya bertumpu pada APBN, tetapi juga melibatkan sumber non-APBN dan kerja sama dengan sektor swasta. Pemerintah berharap partisipasi dunia usaha bisa berjalan lebih aktif, terarah, dan menyatu dengan kebutuhan pembangunan di lapangan.
Di sisi lain, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, melaporkan bahwa hingga tahap awal pembangunan pada periode 2022–2024, pemerintah telah menanamkan Rp89 triliun dari anggaran negara. Dana itu digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti jalan tol, menara tempat tinggal, sistem air minum, sanitasi, waduk, kantor, hingga fasilitas ibadah.
Investasi Swasta Mulai Mengalir
Basuki juga menyebut investasi swasta yang terkumpul hingga September 2024 telah mencapai Rp58,41 triliun. Angka ini menjadi salah satu penanda bahwa minat sektor privat terhadap IKN belum sepenuhnya surut, meski proyek ini masih menghadapi banyak tantangan dari sisi pembiayaan, kecepatan pembangunan, dan integrasi antar-fasilitas.
Rapat terbatas itu turut dihadiri sejumlah menteri dan jajaran Otorita IKN, yang ikut membahas langkah lanjutan untuk memastikan pembangunan berjalan selaras antara pemerintah pusat dan mitra swasta. Di tengah tarik-menarik harapan dan keraguan publik, pemerintah tampaknya ingin menunjukkan bahwa IKN tetap berada di jalur prioritas nasional.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
