Aliansi Masyarakat Desa Cimareme (AMDC) menggelar audiensi di kantor desa setempat pada Jumat (10/1/2025). Dalam audiensi tersebut, Ketua AMDC, Aminudin, menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa. Masyarakat Desa Cimareme (AMDC) menyampaikan kekhawatiran terkait penyimpangan anggaran selama dua tahun terakhir, terutama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk tahun anggaran 2023 dan 2024.
Masyarakat juga memberikan perhatian pada dugaan penyelewengan dana bantuan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, seperti RA, PAUD, dan bantuan provinsi untuk tahun anggaran 2024. Selain itu, dana untuk kegiatan Posyandu juga menjadi sorotan karena diduga tidak digunakan dengan baik. AMDC menyampaikan surat pengaduan resmi kepada Kepala Desa Cimareme dan menekankan perlunya musyawarah terbuka melibatkan berbagai elemen desa untuk membahas kondisi anggaran secara transparan.
Masyarakat berharap audiensi ini dapat menjadi langkah awal menuju pemerintahan desa yang bersih dan bertanggung jawab. Mereka menegaskan komitmen untuk mencegah penyalahgunaan anggaran di masa depan demi pembangunan desa yang lebih baik. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga menyoroti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan anggaran selama dua tahun terakhir, yang berpotensi membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran.
Camat Banyuresmi yang turut hadir dalam audiensi menegaskan bahwa pengawasan anggaran desa merupakan tanggung jawab bersama. Ia menekankan pentingnya peran aktif BPD dan masyarakat dalam memastikan penggunaan anggaran yang efisien, transparan, dan sesuai sasaran. Melalui audiensi ini, AMDC dan berbagai elemen desa berharap dapat menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan pembangunan desa berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh warga.
