Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menjadi sorotan untuk mendukung transisi energi jangka panjang di Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) merencanakan pembangunan PLTN dalam pertemuan dengan perwakilan Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN) serta PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) pada Kamis, 6 Februari 2025. Diungkapkan oleh Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, bahwa pengembangan energi nuklir bukan hal yang sederhana dan menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas untuk merencanakannya.
Meskipun Indonesia sudah memanfaatkan nuklir di sektor non-energi seperti kesehatan dan pertanian, pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060. Oleh karena itu, pengembangan PLTN dianggap sebagai solusi utama untuk energi bersih dengan kapasitas besar dan implementasi cepat. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam mengelola PLTN, dan pemetaan stakeholder terkait.
Bappenas akan mengambil langkah strategis dalam pengembangan PLTN dengan membentuk kelompok kerja yang fokus pada revisi isu kelembagaan dan pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN. Reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir juga akan dilakukan untuk mendukung percepatan pengembangan PLTN. Tantangan dalam pembangunan PLTN tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup aspek sosial dan politik, seperti yang diakui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami.
Berdasarkan sumber: Tempo dan Indoberita.
