Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa anggaran terkait pengelolaan deteksi gempa dan tsunami akan tetap dipertahankan meskipun adanya kebijakan efisiensi anggaran. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyampaikan hal ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta. Dia menjelaskan bahwa anggaran untuk pengelolaan gempa bumi dan tsunami sebesar Rp41,9 miliar dan kegiatan sekolah lapang gempa bumi tetap dipertahankan.
Selain itu, anggaran pelayanan publik lainnya di BMKG juga akan dipertahankan, seperti layanan informasi iklim terapan BMKG sebesar Rp70.800.000. Dwikorita menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak akan berdampak pada gaji dan tunjangan kinerja pegawai, dengan anggaran tetap sesuai dengan pagu awal Rp847.243.319.
DIPA BMKG pada tahun anggaran 2025 senilai Rp2.826.897.302.000, namun akan dipangkas sebesar Rp1.423.397.000.000 akibat kebijakan efisiensi. Hal ini akan membuat pagu anggaran BMKG setelah efisiensi sebesar Rp1.403.500.302.000. Rinciannya akan dibahas bersama Komisi V DPR dalam rapat berikutnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengklarifikasi bahwa program mitigasi bencana dalam anggaran BMKG tetap diprioritaskan agar layanan publik tetap optimal. Hasan membantah kabar pemotongan anggaran BMKG sebesar 50 persen dan memastikan bahwa mitigasi bencana tetap menjadi prioritas layanan publik. Effisiensi anggaran yang dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto adalah untuk menghilangkan pengeluaran yang tidak perlu tanpa mengganggu kriteria-kriteria penting seperti gaji pegawai, layanan dasar, layanan publik, dan bantuan sosial.
