Pakar Respons Anggaran BMKG: Penemuan Wawasan Baru

Efisiensi anggaran di BMKG tak serta-merta mengubah fokus utama lembaga itu: menjaga sistem pemantauan gempa dan tsunami tetap berjalan. Dicky Muslim, dosen Fakultas Geologi Universitas Padjadjaran (Unpad), menilai pemangkasan anggaran tidak boleh menyentuh sektor yang langsung berkaitan dengan keselamatan publik. Menurut dia, perangkat monitoring justru harus diprioritaskan karena manfaatnya dirasakan masyarakat luas.

Fokus Tetap pada Deteksi Gempa dan Tsunami

Di tengah kabar pemotongan anggaran BMKG hingga sekitar 50 persen, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menegaskan bahwa pos untuk deteksi gempa dan tsunami tetap dipertahankan. Setelah rekonstruksi anggaran, lembaga ini bahkan memperoleh tambahan dana sekitar Rp400 miliar. Dana tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus mempercepat sistem peringatan dini.

Tambahan anggaran itu juga membuka ruang bagi BMKG untuk mendorong peningkatan kecepatan peringatan dini tsunami hingga tiga menit. Selain itu, lembaga tersebut berencana menguji coba purwarupa peringatan dini gempa sebagai bagian dari penguatan sistem mitigasi bencana.

Mitigasi Tidak Hanya Soal Alat

Dicky juga mengingatkan bahwa mitigasi gempa tidak cukup bergantung pada perangkat pendeteksi. Ia menekankan pentingnya kesiapan masyarakat dalam melakukan evakuasi saat situasi darurat, termasuk kualitas bangunan yang menjadi faktor penentu dalam mengurangi risiko korban dan kerusakan.

Dengan kata lain, penguatan anggaran BMKG memang penting, tetapi hasil akhirnya tetap bergantung pada dua hal sekaligus: ketepatan teknologi peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat saat ancaman datang.

Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.