Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memasuki 2025 dengan ruang fiskal yang jauh lebih sempit, setelah anggarannya dipangkas Rp3,84 triliun dari pagu awal Rp7,73 triliun. Namun, di tengah pengetatan itu, Komdigi menegaskan layanan infrastruktur internet tidak akan dibiarkan goyah. Pemerintah ingin memastikan efisiensi tidak berubah menjadi perlambatan layanan dasar yang selama ini menjadi tulang punggung konektivitas masyarakat.
Prioritas Digeser ke Layanan yang Paling Terasa
Sekretaris Jenderal Komdigi, Ismail, menjelaskan bahwa pemangkasan dilakukan dengan menempatkan program yang paling langsung dirasakan publik sebagai prioritas utama. Artinya, belanja diarahkan ke sektor yang dianggap paling penting untuk menjaga keberlanjutan layanan, bukan sekadar mempertahankan seluruh pos anggaran secara merata.
Di jajaran program yang tetap dipertahankan, Komdigi menempatkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi seperti Base Transceiver Station (BTS), akses internet, Palapa Ring, dan SATRIA-1. Selain itu, ada pula pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, standarisasi perangkat telekomunikasi, pengendalian konten negatif, Pusat Data Nasional (PDN), Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), serta Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT).
SDM Digital dan Kemitraan Jadi Penopang
Tak hanya infrastruktur fisik, reprioritisasi anggaran juga menyasar pembangunan sumber daya manusia digital. Komdigi tetap mendorong literasi digital, Digital Talent Scholarship, beasiswa S2 dan S3, fasilitasi ekonomi digital, hingga komunikasi publik. Dengan pola ini, kementerian berupaya menjaga keseimbangan antara pembangunan jaringan dan kesiapan ekosistem pengguna di lapangan.
Ismail juga menekankan arah baru yang lebih berkelanjutan, yakni memperkuat program kerja melalui kemitraan antara pemerintah dan swasta. Skema kerja sama dianggap penting agar layanan tidak sepenuhnya bergantung pada APBN, terutama di tengah tekanan efisiensi yang membuat ruang gerak lembaga semakin terbatas.
Tambahan Anggaran Masih Dibutuhkan
Di rapat tersebut, Komdigi turut mengajukan kebutuhan tambahan anggaran untuk memastikan layanan publik yang esensial tetap berjalan. Ismail berharap Komisi I DPR menyetujui langkah efisiensi yang sudah ditempuh sekaligus memberi lampu hijau atas usulan tambahan anggaran TA 2025. Bagi Komdigi, tantangan utamanya kini bukan hanya memangkas belanja, tetapi menjaga agar fungsi regulator, infrastruktur, dan pemberdayaan ekosistem digital tetap bergerak dalam jalur yang sama.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
