Pemuda Pancasila, organisasi paramiliter yang didirikan pada 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, sejarahnya bermula dari Pemuda Patriotik yang merupakan bagian dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang didirikan oleh tiga perwira tinggi TNI: A.H. Nasution, Ahmad Yani, dan Gatot Soebroto. Misi utama IPKI adalah melawan ancaman komunisme yang diwakili oleh PKI dan menjunjung tinggi ideologi Pancasila sebagai pedoman bangsa. Seiring perkembangan IPKI, Pemuda Patriotik berubah menjadi Pemuda Pancasila dan mendirikan sayap organisasi lain seperti Buruh Pancasila, Tani Pancasila, dan Wanita Pancasila untuk melawan kelompok-kelompok yang berpihak pada PKI.
Di era Orde Baru, IPKI bertransformasi menjadi partai politik dan ikut serta dalam Pemilu 1971, tetapi terjadi perpecahan internal. Akibatnya, IPKI bergabung dengan PDI sementara Pemuda Pancasila beraliansi dengan Golkar yang saat itu menjadi partai dominan. Pada tahun 1981, dilakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa di Cibubur yang menetapkan Japto Soerjosoemarno sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila hingga saat ini.
Pemuda Pancasila memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia, terutama saat kudeta 1965 yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan Soekarno. Organisasi ini terlibat dalam pembantaian yang menargetkan simpatisan PKI. Selama era Orde Baru, Pemuda Pancasila mendukung pemerintahan Soeharto dan berkembang pesat karena kedekatannya dengan Golkar. Meski terjadi perubahan politik setelah Orde Baru berakhir, Pemuda Pancasila tetap eksis.
Selain kontroversi, Pemuda Pancasila juga aktif dalam kegiatan sosial dan telah meraih beberapa prestasi nasional, seperti pemecahan rekor MURI pada 2019, inisiasi sajadah anti COVID-19, dan bantuan kepada korban erupsi Gunung Semeru. Sebagai organisasi yang memiliki sejarah panjang dan kompleks, Pemuda Pancasila tetap memainkan peran penting dalam dinamika sosial dan politik Indonesia.
