Reformasi Intelijen Indonesia: Keberadaan dan Peran BIN
Sebagai penjaga negara, Badan Intelijen Negara (BIN) harus mampu beradaptasi dengan dinamika keamanan yang semakin rumit. Dengan perubahan situasi keamanan di tingkat global, regional, dan nasional, pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia semakin terasa.
Baru-baru ini, Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie Jakarta mengadakan diskusi bertema “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” di Kampus Universitas Bakrie, Rasuna Said, Jakarta, pada 19 Maret 2025. Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah pakar dan akademisi yang membahas tentang lembaga intelijen, sumber daya manusia, teknologi, serta mekanisme pengawasan.
Tantangan dalam Pengawasan Intelijen
Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, memperhatikan dua tantangan utama terkait tata kelola intelijen, yaitu manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.
“Pengawasan intelijen yang saat ini berada di bawah Komisi I DPR RI masih bersifat politis. Perlu dipikirkan model pengawasan yang lebih sesuai,” kata Aditya.
Mekanisme pengawasan terhadap BIN diatur dalam UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Namun, efektivitas Timwas dalam mengawasi BIN dianggap masih kurang, terutama dalam tiga aspek utama.
Meningkatkan Akuntabilitas Pengawasan Intelijen
Direktur Eksekutif LESPERSSI, Rizal Darma Putra, menegaskan pentingnya pengawasan yang akuntabel terhadap BIN.
“Prinsip akuntabilitas harus ditegakkan dalam rangka kendali demokratis,” ucapnya.
Rizal menambahkan bahwa Timwas perlu memiliki kewenangan penyidikan dalam kasus penyimpangan. Penting juga untuk menyusun identifikasi ancaman agar BIN dapat lebih efektif dalam mitigasi ancaman nasional.
Perkembangan Kelembagaan BIN dalam Reformasi Intelijen
Mayjen TNI (Purn) Rodon Pedrason, Mantan Gubernur Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), menilai perkembangan signifikan BIN di bawah kepemimpinan Budi Gunawan.
“BIN semakin akademis dan adaptif, dengan penambahan kedeputian baru seperti Intelijen Siber dan Intelijen Pengamanan Aparatur,” ucap Rodon.
BIN kini memiliki sembilan kedeputian, termasuk Deputi Bidang Intelijen Siber, Deputi Bidang Intelijen Pengamanan Aparatur, dan Deputi Bidang Analisis dan Produksi Intelijen.
Tantangan Teknologi dalam Reformasi Intelijen Indonesia
Dalam diskusi tersebut, Diyauddin, Analis Utama Maha Data Lab 45, menyoroti tantangan teknologi dalam reformasi intelijen Indonesia.
“Teknologi intelijen buatan sendiri akan mengurangi risiko kerawanan,” katanya.
Awani Yamora Masta, Kepala Kantor Internasional FISIP UI, menekankan bahwa ancaman siber merupakan tantangan besar dalam intelijen modern.
Urgensi Reformasi Intelijen Indonesia
Diskusi tersebut menegaskan pentingnya reformasi intelijen Indonesia, termasuk pengawasan yang akuntabel, manajemen sumber daya manusia yang profesional, dan peningkatan teknologi intelijen yang mandiri. Mekanisme pengawasan terhadap BIN juga harus ditingkatkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas lembaga tersebut.
Dengan kompleksitas ancaman keamanan, modernisasi kelembagaan dan strategi intelijen menjadi hal yang mendesak. Peran akademisi, pemerintah, dan masyarakat sangatlah penting dalam mendorong Reformasi Intelijen Indonesia yang lebih adaptif dan demokratis.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Pakar Soroti Efektivitas Pengawasan BIN
Sumber: Pakar Soroti Efektivitas Tim Pengawas Intelijen
