Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa kuota impor untuk komoditas atau bahan baku haruslah adil dan tidak hanya melayani kepentingan perusahaan besar tertentu. Dalam sebuah forum ekonomi di Jakarta, Prabowo menyatakan kekhawatirannya terhadap kuota impor yang hanya menguntungkan beberapa perusahaan besar. Prabowo telah memerintahkan pejabat pemerintah untuk menghapus mekanisme kuota impor yang menghambat neraca perdagangan negara. Tindakan ini diambil sebagai respon terhadap kekhawatiran dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat setelah pemberlakuan tarif timbal balik selama masa kepresidenan Donald Trump.
Shinta Kamdani, selaku Ketua Apindo, menyebutkan bahwa ketika Menteri Koordinator berkumpul untuk membahas dampak tarif timbal balik AS, mereka langsung berkoordinasi dengan mitra di AS untuk memahami situasi. Negara Amerika Serikat tampak ingin mengurangi defisit perdagangannya dan menanyakan jumlah impor yang bisa dilakukan oleh Indonesia dan kapan. Apindo fokus pada pembicaraan terkait komoditas seperti kapas dan jagung.
Dalam upayanya untuk menciptakan keseimbangan ulang dalam hubungan perdagangan, Apindo meminta agar impor komoditas langsung diperuntukkan bagi industri tanpa melalui pihak ketiga. Langkah ini diharapkan dapat memotong akar permasalahan yang ada. Situs resmi Prabowo Subianto juga menyebutkan hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dalam kuota impor tanpa diskriminasi atau keberpihakan kepada sebagian kecil perusahaan.
