Kemandirian Antariksa Jadi Sorotan, Indonesia Didorong Tak Hanya Jadi Pengguna Teknologi Satelit
Kemandirian antariksa kian dipandang sebagai isu strategis, bukan lagi sekadar wacana teknologi. Di tengah rivalitas global yang makin tajam, Indonesia didorong untuk tidak berhenti pada posisi sebagai pengguna layanan satelit, melainkan mulai membangun ekosistem antariksa yang kuat dari hulu ke hilir. Pesan itu mengemuka dalam diskusi publik bertajuk Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global yang digelar Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), FISIP Universitas Indonesia.
Antariksa Bukan Lagi Urusan Masa Depan
Dalam forum tersebut, Prof. Dr. Fredy B.L. Tobing dan Asra Virgianita menegaskan bahwa agenda antariksa harus ditempatkan sebagai bagian penting dari diplomasi luar negeri dan kerja sama internasional Indonesia. Menurut mereka, kemandirian antariksa memiliki kaitan langsung dengan ketahanan nasional, terutama dalam penyediaan layanan publik di wilayah terpencil, mitigasi bencana, hingga penguatan perlindungan daerah perbatasan.
Karena itu, Indonesia dinilai perlu membangun ekosistem antariksa nasional yang tidak setengah-setengah. Mulai dari manufaktur, pengembangan roket, hingga pengolahan data, seluruh rantai nilai disebut harus disiapkan secara serius. Penguatan konstelasi satelit orbit rendah atau LEO juga disebut sebagai salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan space economy di masa depan.
Butuh Pendanaan, Lembaga, dan Kerja Lintas Sektor
Dari sisi perencanaan pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas melalui Yusuf Suryanto menekankan bahwa kemandirian antariksa tidak bisa berdiri hanya dengan semangat besar. Dibutuhkan kerangka pembiayaan yang kuat, kelembagaan yang adaptif, serta strategi lintas sektor yang dijalankan secara konsisten. Tanpa tiga hal itu, agenda antariksa dikhawatirkan sulit bergerak dari dokumen ke implementasi.
Ia juga menyebut bahwa dalam kerangka RPJPN 2025-2045, antariksa sudah masuk sebagai proyek strategis nasional. Artinya, pelaksanaannya akan menuntut koordinasi pembangunan yang lebih terpadu dan melibatkan banyak aktor agar arah kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri.
RUU PRUN dan Dorongan Memperkuat Kedaulatan Vertikal
Isu lain yang ikut menyita perhatian adalah RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN). Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dr. Dave Laksono, menilai penguasaan antariksa kini menjadi salah satu penanda utama kekuatan geopolitik dan ekonomi dunia. Karena itu, DPR mendorong pengesahan RUU PRUN sebagai langkah awal untuk memperkuat kedaulatan vertikal sekaligus membangun tata kelola antariksa yang lebih strategis dan adaptif.
Dalam pandangan Dave, keberpihakan fiskal yang nyata serta kelembagaan yang terintegrasi akan menjadi modal penting agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan antariksa global. Diskusi ini pada akhirnya menegaskan satu hal: tanpa strategi yang terpadu dan keberanian mengambil langkah konkret, ambisi Indonesia menjadi pemain aktif dalam ekonomi antariksa hanya akan berhenti sebagai cita-cita.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
