Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menempatkan sektor pangan sebagai salah satu bukti paling nyata dari arah baru pemerintahannya. Di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg (SPIEF) 2025, ia menyebut reformasi regulasi, deregulasi, dan pemberantasan korupsi mulai menunjukkan hasil yang langsung terasa, terutama pada produksi beras dan jagung yang diklaim naik hingga 50 persen dalam tujuh bulan terakhir.
Reformasi birokrasi disebut mulai mengubah hasil di lapangan
Prabowo menegaskan bahwa perbaikan aturan dan penyederhanaan birokrasi bukan sekadar slogan, melainkan langkah yang mendorong sektor pangan bergerak lebih cepat. Menurutnya, ketika hambatan administratif dikurangi dan praktik korupsi ditekan, produksi bisa meningkat dalam waktu relatif singkat. Ia menilai capaian tersebut menjadi sinyal bahwa kebijakan pemerintah mulai memberi dampak nyata bagi ketahanan pangan nasional.
Cadangan beras nasional capai 4,4 juta ton
Selain lonjakan produksi, Prabowo juga menyoroti cadangan beras nasional yang disebut mencapai 4,4 juta ton. Angka itu dipandang sebagai tonggak penting menuju swasembada pangan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tekanan pasokan global. Dalam pandangannya, penguatan pangan tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari agenda besar pemerintahan yang juga mencakup swasembada energi, peningkatan pendidikan, dan percepatan industrialisasi.
Negara tetap harus hadir dalam ekonomi
Di hadapan peserta forum, Prabowo menekankan bahwa kemakmuran tidak bisa hanya diserahkan pada mekanisme pasar. Ia menyebut negara perlu hadir untuk memastikan hasil pembangunan tidak berhenti di kelompok tertentu saja, terutama dalam menghadapi kemiskinan dan kelaparan. Dalam kerangka itu, ia mendorong kombinasi antara kekuatan kapitalisme dan intervensi pemerintah agar manfaat pertumbuhan lebih merata.
Prabowo juga mengaitkan arah kebijakan Indonesia dengan peran yang lebih luas di tingkat global, termasuk melalui keanggotaan BRICS dan kemitraan strategis dengan New Development Bank. Baginya, penguatan sektor pangan di dalam negeri bukan hanya soal kebutuhan domestik, tetapi juga modal untuk memperbesar posisi Indonesia dalam percaturan internasional.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
