Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI, untuk mendorong akses internet Papua, Pusat Data Nasional, dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Usulan ini meliputi penambahan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp7,75 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran Komdigi mencapai Rp20,36 triliun. Tambahan anggaran tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan akses internet di wilayah Papua, menjamin keberlanjutan PDN, dan mengakselerasi pengembangan teknologi AI sebagai bagian dari transformasi digital nasional.
Menkomdigi Meutya Hafid menyampaikan bahwa ketiga prioritas ini penting dalam upaya pemerintah untuk membangun Indonesia yang inklusif secara digital dan mempertahankan daya saing global. Untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas, diperlukan tambahan anggaran dari pagu indikatif Kemkomdigi Tahun Anggaran 2026, yang akan dialokasikan dalam program pengembangan dan penguatan infrastruktur, ekosistem, dan ruang digital. Program-program ini bertujuan untuk menciptakan konektivitas digital yang inklusif, ekosistem digital yang memberdayakan, serta ruang digital yang aman dan berdaulat, sesuai dengan visi Kementerian Komdigi.
Komdigi telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan TA 2024. Meutya menegaskan bahwa Komdigi akan terus berkomitmen mempertahankan predikat WTP dengan melaksanakan rekomendasi BPK untuk peningkatan pengendalian intern atas pelaksanaan belanja secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Komdigi juga menjadi penyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian/lembaga terbesar pada kuartal I 2025, yakni sebesar Rp8,66 triliun per 4 Juli 2025. Semangat untuk terus maju diharapkan dapat membawa Kementerian Komdigi menuju kedaulatan dan kemandirian digital Indonesia.
