Prabowo Minta Aparat Tindak Tegas Dugaan Kecurangan Beras Premium
Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras soal dugaan praktik curang dalam perdagangan beras yang dinilainya merugikan masyarakat luas. Dalam pidato penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Minggu, 20 Juli, Prabowo menyoroti laporan mengenai beras biasa yang diduga dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi dari seharusnya.
Prabowo Sebut Ada Pola Penipuan yang Merugikan Konsumen
Di hadapan peserta kongres, Prabowo menilai skema tersebut bukan sekadar pelanggaran dagang biasa. Ia menyebut ada upaya yang sengaja dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha untuk mengelabui publik melalui label kualitas yang menyesatkan. Menurutnya, praktik seperti itu langsung memukul daya beli masyarakat karena harga dipasang sewenang-wenang tanpa dasar yang jujur.
"Masih ada rencana jahat oleh sejumlah pengusaha yang menipu masyarakat. Beras biasa dipasarkan sebagai premium, dan harganya dinaikkan secara semena-mena. Ini merupakan pelanggaran," tegas Prabowo.
Perintah ke Jaksa Agung dan Polisi
Prabowo tidak berhenti pada kritik. Ia menyatakan telah memberi instruksi kepada Jaksa Agung dan Kepolisian Negara untuk menelusuri, menyelidiki, dan menindak para pelaku tanpa pandang bulu. Langkah itu, menurut dia, diperlukan agar kasus serupa tidak terus berulang dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem distribusi pangan.
"Saya sudah memerintahkan Jaksa Agung dan Kepolisian Negara untuk menyelidiki dan menuntut para pelaku bisnis ini—tidak terkecuali," ujarnya.
Kerugian Ditaksir Capai Rp100 Triliun per Tahun
Prabowo juga menyebut skema tersebut sebagai kejahatan ekonomi besar. Ia mengutip laporan internal yang memperkirakan kerugian negara dan konsumen mencapai Rp100 triliun setiap tahun, atau sekitar 6 miliar dolar AS. Dalam hitungannya, angka itu bisa membengkak hingga Rp1.000 triliun dalam lima tahun jika praktik tersebut dibiarkan.
"Saya menerima laporan: Indonesia kehilangan IDR 100 triliun setiap tahun dari hal ini. Itu berarti IDR 1.000 triliun dalam lima tahun. Ini adalah kejahatan ekonomi besar," kata Prabowo.
Ia bahkan menyebut praktik itu sebagai bentuk subversi ekonomi dan pengkhianatan terhadap rakyat. Prabowo menekankan, kerugian sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk kepentingan yang jauh lebih besar, termasuk memperkuat kesejahteraan warga.
"Bayangkan apa yang bisa kita lakukan dengan IDR 100 triliun per tahun. Dengan IDR 1.000 triliun dalam lima tahun, kita mungkin bisa menghapus kemiskinan di Indonesia," ungkapnya.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
