Government Plans to Normalize Land Prices for Affordable Housing

Pemerintah Indonesia, melalui Wakil Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (PKP RI) Fahri Hamzah, sedang mempersiapkan kebijakan untuk menormalisasi harga tanah guna membuat perumahan lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Biaya tinggi perumahan bukan disebabkan oleh konstruksi atau teknologi—tapi karena harga tanah yang tidak rasional. Oleh karena itu, harga tanah harus distabilkan oleh pemerintah. Seperti yang telah dikatakan oleh Presiden kita, kita harus menerapkan Pasal 33 UUD,” jelas Fahri dalam diskusi publik berjudul “Perumahan untuk Semua: Strategi Pemerintah untuk Mempercepat Akses ke Kehidupan Layak” di Rumah Besar Gatotkaca, Jakarta pada hari Rabu (6 Agustus 2025).
Beliau menekankan bahwa kontrol harga tanah adalah kunci untuk mencapai terjangkauan. “Harga harus diturunkan. Itulah mengapa Presiden Prabowo mendorong penggunaan tanah milik negara untuk mengurangi biaya,” tambahnya. Fahri juga mengusulkan ide sewa jangka panjang atas tanah negara dengan biaya nol. “Jika harga tanah efektif nol, maka yang tersisa hanyalah biaya konstruksi,” katanya.
Dia mencontohkan seperti proyek perumahan pilot oleh Semen Indonesia Group yang hanya menghabiskan Rp 50 juta (sekitar USD 3.100). “Saya telah bertemu dengan perusahaan lain yang membangun rumah hanya dengan Rp 60 juta. Hal ini membuktikan bahwa yang membuat perumahan mahal adalah tanah, bukan bangunannya itu sendiri,” ujar Fahri, yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Mantan Ketua Real Estate Indonesia (REI) 2019–2023, Paulus Totok Lusida, menambahkan bahwa pencapaian Program 3 Juta Rumah Pemerintah memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah sebagai regulator, pengembang, bank, dan masyarakat.
Menurut Totok, keselarasan regulasi memainkan peran penting. Dia mencatat kesulitan yang berkelanjutan dalam menyelaraskan regulasi—terutama dengan pemerintah daerah. Dedek Prayudi, Staf Ahli Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), menekankan bahwa Program 3 Juta Rumah adalah salah satu prioritas paling vital dari pemerintahan.
“Sekitar 35 persen dari penduduk kita masih tinggal di perumahan yang tidak layak,” tegas Dedek. Dia menekankan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo bertekad untuk memberikan kemakmuran kepada semua lapisan masyarakat. “Anggaran nasional kita diarahkan ke dasar piramida sosio-ekonomi—dibuat nyata melalui program unggulan, kebijakan strategis, dan inisiatif berdampak cepat seperti makanan bergizi gratis, Program 3 Juta Rumah, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan gratis, dan lainnya. Setiap rupiah uang publik dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata,” tutup Dedek.

Source link