Profil Sudewo, Bupati Pati yang Didesak Mundur usai Polemik Kenaikan PBB-P2
Pati kembali menjadi sorotan setelah nama Bupati Sudewo terseret gelombang protes besar terkait keputusan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Kebijakan itu sudah dibatalkan dan permintaan maaf telah disampaikan, tetapi tekanan publik belum mereda. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap turun ke jalan dengan satu tuntutan utama: Sudewo diminta lengser dari kursi bupati.
Jejak Pendidikan dan Awal Karier Sudewo
Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968. Ia menempuh pendidikan di SMAN 1 Pati sebelum melanjutkan studi ke Universitas Sebelas Maret dan Universitas Diponegoro. Latar belakang akademik itu kemudian mengantarkannya ke dunia kerja yang cukup beragam, mulai dari sektor konstruksi hingga masuk ke lingkungan pemerintahan.
Sebelum dikenal luas di panggung politik daerah, Sudewo sempat bekerja sebagai tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pijakan awal yang membentuk rekam jejaknya sebelum akhirnya menempuh jalur politik.
Dari DPR RI ke Kursi Bupati Pati
Nama Sudewo semakin dikenal setelah ia terjun ke politik nasional dan menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Pada Pilkada 2024, ia kemudian berhasil memenangkan kontestasi bersama wakilnya, Sujarwanto Dwiatmoko. Keduanya resmi menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pati sejak 18 Juli 2025 untuk masa jabatan 2025–2030.
Namun, awal masa kepemimpinannya langsung diwarnai situasi sulit. Keputusan menaikkan PBB-P2 memicu reaksi keras warga karena dinilai memberatkan di tengah kondisi ekonomi yang tidak ringan. Meski pemerintah daerah menyebut kebijakan itu bertujuan meningkatkan pendapatan daerah, penjelasan tersebut belum cukup meredam kemarahan publik.
Tekanan Publik Tak Surut
Gelombang demonstrasi di Pati terus berlanjut bahkan setelah kebijakan tersebut dicabut. Aksi massa yang digerakkan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu berubah menjadi simbol perlawanan terhadap keputusan yang dianggap tidak berpihak pada warga. Tuntutan mundur pun menguat, terutama karena muncul pula sorotan atas dugaan suap yang menyeret nama Sudewo dalam kasus pembangunan jalur kereta api.
Di tengah sorotan itu, posisi Sudewo sebagai kepala daerah jelas tidak mudah. Masa jabatannya yang masih panjang justru membuat tekanan politik semakin besar, sementara aksi warga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak lagi sekadar soal pajak, melainkan juga soal kepercayaan publik terhadap pemimpin daerah. Demonstrasi di Pati kini dipandang banyak pihak sebagai cermin kuatnya kedaulatan rakyat dalam ruang demokrasi lokal.
Artikel ini disusun ulang berdasarkan informasi dari sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya.
