Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu, 31 Agustus 2025, dalam upaya menanggapi situasi darurat politik dan sosial yang dipicu oleh gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi anggota DPR. Dalam sidang tersebut, disepakati langkah-langkah tegas, seperti pencabutan keanggotaan bagi anggota DPR yang terlibat kontroversi dan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025 guna memulihkan kepercayaan publik. Presiden Prabowo juga menekankan keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat, menegaskan aksi anarkis tidak akan ditoleransi. Poin-poin penting hasil rapat tersebut termasuk tindakan tegas terhadap anggota DPR yang menyampaikan pernyataan keliru, pemrosesan cepat dan transparan kasus Affan, evaluasi tunjangan DPR, serta keterbukaan dari semua lembaga terhadap aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo mengingatkan polisi untuk melindungi masyarakat dan fasilitas umum. Stabilitas nasional dianggap prioritas dalam menghadapi tantangan ekonomi. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat menuju masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan.
Poin Penting Rapat Kabinet Prabowo 31 Agustus 2025
Read Also
Recommendation for You

Foto pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) tidak dapat diganti hanya karena pemiliknya merasa hasil…

Ketika layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, pertanahan, atau urusan pemerintahan lain tidak berjalan sesuai aturan dan…

Memasuki Oktober, masyarakat Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober. Tanggal ini kerap tertukar…

Setiap 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal ini berkaitan dengan rangkaian peristiwa politik…








