Pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran menjadi polemik yang terus menjadi sorotan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait tumpang tindih dalam tata ruang yang menjadi akar permasalahan. DPRD bersama pegiat lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA ini. Perusahaan yang mengoperasikan KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka sudah berjalan sejak tahun 2019. Menghadapi situasi ini, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk nelayan lokal dan kelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD
Read Also
Recommendation for You
Pada Jumat, 15 Agustus 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan Rapat Paripurna…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran meraih peringkat terbaik pertama secara nasional dalam kategori…
Anggota DPRD Pangandaran, Sri Rahayu, telah menjabat selama tiga periode dan tetap optimis dalam upayanya…
Pada Kamis, 25 Juli 2024, DPRD Kabupaten Pangandaran menggelar Rapat Paripurna Tingkat I guna menerima…
DPRD Kabupaten Pangandaran mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran untuk melakukan efisiensi anggaran secara ekstrem dan…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menaruh perhatian serius terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)…