KPI Saran SE 2026: Gandeng Lembaga Penyiaran untuk Jangkauan Lebih Luas

Jakarta, CNN Indonesia — Ketidakfahaman sebagian masyarakat terhadap Sensus Ekonomi 2026 menjadi sorotan tajam dari Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso. Dia mencurigai minimnya komunikasi publik dan banyaknya hoaks yang beredar di media sosial sebagai pemicunya. Menurut Tulus, suksesnya sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga pada edukasi masyarakat.

Perluasan Sosialisasi Melalui Lembaga Penyiaran

Tulus menyarankan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melibatkan lembaga penyiaran guna memperluas sosialisasi. Menurutnya, lembaga penyiaran memiliki jangkauan luas hingga ke daerah dan masih dipercaya oleh masyarakat. Dia mengusulkan sosialisasi dilakukan melalui iklan layanan masyarakat, talkshow, dan penyisipan pesan dalam program hiburan agar masyarakat dapat memahami tujuan sensus, mengenali petugas resmi, dan yakin akan kerahasiaan data yang diberikan.

Kolaborasi yang Penting

Tulus menegaskan bahwa kolaborasi antara media penyiaran dan penyelenggara sensus sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Sensus Ekonomi 2026.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik nasional. Amalia menjelaskan bahwa dalam proses pendataan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya digunakan untuk verifikasi identitas melalui sistem Dukcapil demi memastikan kualitas data statistik.

Amalia menekankan bahwa data pribadi akan dijaga kerahasiaannya dan keamanan datanya. Petugas BPS tidak akan memfoto NIK, KTP, atau kartu keluarga. Data hanya akan dicocokkan dengan sistem Dukcapil. Penting untuk dicatat bahwa sensus ekonomi ini bukan sensus perpajakan.

Source link