Pangandaran Siap Hadapi Tantangan Fiskal demi Kelangsungan Keuangan Daerah
Menghadapi penghujung tahun anggaran, Kabupaten Pangandaran mempersiapkan langkah preventif untuk menghindari risiko gagal bayar. Diskusi di DPRD Pangandaran pada 8 Agustus 2026 menjadi momentum krusial bagi kelangsungan keuangan daerah.
Komisi IV DPRD Pangandaran Evaluasi KUA dan PPAS secara Ketat
Komisi IV DPRD Pangandaran di bawah pimpinan Jalaludin secara cermat memeriksa Rancangan KUA dan PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Para wakil rakyat bekerja sama dengan OPD untuk memastikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.
Jalaludin menekankan pentingnya disiplin anggaran sebagai pembelajaran berharga dari kesalahan di masa lalu. Mengesampingkan pertimbangan pendapatan yang realistis dapat berujung pada masalah utang daerah yang rumit.
Efisiensi Anggaran Tanpa Mengorbankan Pelayanan Dasar
Komisi IV menegaskan perlunya efisiensi anggaran tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap dianggap sebagai prioritas utama yang harus dipertahankan tanpa penurunan kualitas.
Legislator Pangandaran yakin bahwa APBD Perubahan 2026 harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap pengeluaran harus bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik demi kebaikan semua.
Dengan langkah preventif yang diambil, Pangandaran siap menghadapi tantangan fiskal dengan kewaspadaan dan tanggung jawab. Semua pihak berkomitmen untuk menjaga keseimbangan keuangan guna menghindari risiko gagal bayar yang merugikan.












