DPRD Pangandaran Siap Hadapi Krisis Air dengan Strategi Terintegrasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran secara serius merancang strategi jangka panjang untuk menangani masalah krisis air yang kerap melanda daerah tersebut. Langkah ini diambil guna menghadapi tantangan iklim setiap tahun, seperti kekurangan air saat musim kemarau dan potensi banjir saat musim hujan tiba.
Langkah Sistematis dalam Mengatasi Permasalahan Air
Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan komitmen penting ini setelah melaksanakan rapat koordinasi internal dengan Pemerintah Daerah dan para camat setempat. Adapun tujuan dari rapat tersebut adalah merumuskan strategi yang lebih efektif dalam penanganan ketersediaan air di wilayah tersebut.
Asep menjelaskan bahwa fokus utama rapat koordinasi ini adalah menyempurnakan proposal program yang akan diajukan ke pemerintah provinsi dan pusat agar rencana yang disusun dapat lebih matang dan berkelanjutan.
Pentingnya Konsep Tata Kelola Air yang Terintegrasi
Menurut Asep, penanganan masalah air di Pangandaran memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya normalisasi sungai saja dianggap tidak cukup. Oleh karena itu, DPRD Pangandaran mendorong penyusunan masterplan tata kelola air yang mencakup seluruh aspek, mulai dari wilayah resapan air hingga pengelolaan limbah cair.
Saat ini, sektor pertanian lokal di Pangandaran mulai terdampak akibat kekurangan pasokan air. Lebih dari 20 persen lahan pertanian di daerah tersebut mengalami defisit air. Meskipun masih dalam masa panen, namun langkah-langkah telah disiapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut pada musim tanam berikutnya.
Dengan beragam tipe lahan pertanian di Pangandaran, penanganan yang tepat dan presisi menjadi kunci dalam menghadapi krisis air yang terus menerus terjadi di daerah tersebut.
