Dalam dunia yang kian saling terhubung, perlintasan arus keuangan, informasi, dan barang antarnegara menimbulkan tantangan baru sebagaimana dikemukakan oleh Farrell dan Newman (2019). Perang-perang modern seperti konflik di Ukraina dan Iran dengan gamblang menunjukkan bahwa bahaya yang berawal di satu titik bisa merebak kemana-mana berkat sifat global jaringan ekonomi masa kini. Tidak hanya sekadar menampilkan kerusakan fisik, kedua konflik ini juga menyoroti rapuhnya rantai pasok dunia—baik pangan maupun energi. Perang di Ukraina mengacaukan distribusi gandum dan komoditas pertanian global, sementara sengketa di Iran berdampak pada aliran energi dunia, khususnya minyak yang menjadi kebutuhan utama banyak negara. Tidak selalu runtuhnya kapasitas produksi yang memicu masalah, namun seringkali justru terganggunya distribusi akibat ancaman keamanan maupun keputusan para pelaku bisnis yang memilih menunda atau mengalihkan pengiriman karena risiko tinggi, sebagaimana terjadi di Selat Hormuz usai rentetan serangan terhadap kapal-kapal di kawasan tersebut.
Konsekuensi dari keputusan komersial dan naiknya premi asuransi di kawasan rawan tersebut membuat volume minyak yang melintasi Selat Hormuz menurun drastis, seperti dicatat International Energy Agency (2026), yang menyebut periode Maret–Mei 2026 sebagai gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global. Iran tak perlu menghentikan seluruh kapal; cukup menimbulkan kecemasan agar jalur vital itu seolah lumpuh. Empat tahun sebelumnya, efek domino serupa terjadi pada ekspor pertanian Ukraina yang melewati Laut Hitam, di mana rerouting melalui jalur darat atau sungai hanya menampung sebagian kecil kebutuhan, sedangkan pengiriman dari pelabuhan alternatif belum mampu menggantikan kapasitas sebelumnya (EPRS, 2022). Rantai pasok pun terganggu jauh ke hulu, sebab Rusia dan Belarus sebagai pemasok utama pupuk dunia juga terimbas sanksi dan pembatasan distribusi sehingga berpotensi menurunkan produksi di negara lain pada musim berikutnya (OECD, 2022). Dengan demikian, krisis tidak hanya berakar pada output, tetapi diperparah oleh lemahnya akses input dan keterbatasan opsi distribusi.
Dampak kejadian tersebut menegaskan satu hal: globalisasi ekonomi tak membuat rantai pasok kebal dari titik kerapuhan, bahkan justru menciptakan chokepoints atau titik cekik yang sangat vital. Jika salah satu simpul utama terganggu, efeknya bisa menjalar jauh melebihi lingkup konflik fisik di kawasan itu saja. Farrell dan Newman menamainya “chokepoint effect”, suatu konsep yang kini diaplikasikan tidak hanya pada infrastruktur fisik seperti pelabuhan atau jalur laut, tetapi juga pada simpul-simpul digital, sistem pembayaran global, bahkan jaringan teknologi dan kekayaan intelektual (Drezner, Farrell, dan Newman, 2021). Fishman (2025) menambahkan, aneka simpul ini dapat dengan mudah dijadikan alat perang ekonomi—baik melalui sanksi, blokade finansial, gangguan teknologi, atau pemutusan akses asuransi. Polanya bisa berbeda, tetapi imbasnya sama: kelumpuhan ekonomi dan gangguan fungsi utama negara.
Walaupun perang tetap pada hakikatnya menjadi instrumen pencapaian target politik sebagaimana dikemukakan Clausewitz, medan dan strategi terus bergeser. Kini perang bukan hanya berdampak pada wilayah dan militer lawan saja; akibatnya menyebar hingga ke negara-negara yang semula tidak terlibat. Indonesia pun ikut merasakan dampak kenaikan harga energi akibat memanasnya situasi di Timur Tengah. Pada saat distribusi gandum lewat Laut Hitam terganggu oleh krisis Ukraina, negara-negara lain yang sangat bergantung pada ekspor dari sana menjadi turut terdampak. Demikian pula, ketika pelayaran di Selat Hormuz tersendat, ancaman tersebut langsung terasa merembes pada pasokan dan harga energi nasional.
Situasi ini harus menjadi pelajaran penting dalam perencanaan pertahanan negara. Negara seperti Indonesia, meski jauh dari pusat konflik, tidak bebas dari risiko imbas akibat keterhubungan rantai pasok global. Terdapat dua kemungkinan ancaman yang harus diantisipasi. Pertama, jika Indonesia menjadi target agresi, lawan bisa saja menyerang pelabuhan, suplai energi, jaringan komunikasi, dan simpul vital lainnya, bukan sekadar melalui aksi militer terbuka. Kedua, bahkan tanpa diserang secara langsung, perang di wilayah lain dapat mengganggu fungsi utama penopang ekonomi dan pertahanan nasional, seperti pangan dan energi, hanya karena relasi ketergantungan yang sudah terbangun. Oleh sebab itu, perencanaan pertahanan tak cukup hanya mempersiapkan reaksi atas serangan langsung, melainkan juga antisipasi bagaimana menjaga agar jalur vital—dari satelit, BBM, distribusi pangan, hingga teknologi—tetap berjalan meski terjadi gangguan pada jaringan global.
Menjawab tantangan ini, militer dan otoritas sipil tidak perlu mengambil alih seluruh pengelolaan sektor kritis. Yang lebih penting adalah melakukan identifikasi menyeluruh atas fungsi-fungsi esensial yang harus tetap tersedia dan mencari cara-cara efektif untuk mereduksi dampak kegagalan sistem. Swasembada tidak serta merta menciptakan kekebalan, sebab jika input masih bergantung pada impor, maka kerentanan tetap ada. Sebaliknya, diversifikasi, cadangan, dan ketersediaan jalur alternatif merupakan kunci bagi daya tahan nasional. Untuk Indonesia—sebuah negara kepulauan dengan infrastruktur terhubung oleh laut, udara, dan jaringan digital—simpul kerentanan tidak hanya sebatas selat atau pelabuhan strategis. Gudang pangan, terminal energi, kabel bawah laut, pusat data serta jaringan distribusi juga harus dianggap sebagai aset kritis yang wajib dijaga kelangsungannya.
Pelajaran dari krisis di Ukraina dan Iran bukanlah dorongan untuk memutus total ketergantungan internasional, melainkan ajakan untuk memahami keterbatasan sistem dan membangun arsitektur pertahanan yang tangguh terhadap berbagai jenis gangguan. Pertanyaan bukan lagi hanya dari mana serangan datang, melainkan lebih pada bagian dari sistem mana yang sangat sulit digantikan dan berapa lama negeri ini sanggup bertahan jika simpul tersebut lumpuh. Indonesia harus proaktif membangun skenario cadangan dan memperkuat fungsi-fungsi vital demi memastikan perekonomian dan pertahanan tetap dapat berjalan, sekalipun guncangan terjadi di luar negeri. Jika anak-anak Indonesia berjuang menembus keterbatasan dengan satu buku lusuh untuk bisa bermimpi menjadi dokter, maka kerapuhan kita akan jaringan vital jauh lebih menantang dan nyata. Membuka akses, melindungi simpul kritis, dan menjaga kesinambungan fungsi—itulah realitas yang wajib dihadapi bersama demi masa depan negeri.
Sumber: Perang Terbatas, Dampak Global: Broto Wardoyo Soroti Ketahanan Pertahanan Indonesia
Sumber: Menakar Dampak Tak Terbatas Dari Perang Terbatas
