Rata-rata konsentrasi PM2.5 di Jakarta mencapai 34 μg/m³, atau sekitar 6,8 kali lebih tinggi dibandingkan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 μg/m³. Temuan itu disampaikan dalam dua studi Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyoroti sumber emisi dan inventarisasi polusi di kawasan Jakarta Raya.
Studi berjudul “Source Apportionment PM2.5 di Jakarta” dan “Inventarisasi Emisi Wilayah Jakarta Raya (Jabodetabek)” tersebut dikerjakan tim Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Penelitian itu didukung Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB), yang dipimpin Guru Besar ITB Puji Lestari.
Puji memaparkan hasil penelitian dalam panel “Clean Air for Greater Jakarta: From Evidence to Investment and Action” pada Indonesia International Sustainability Forum 2026 di Jakarta, Rabu (7/10). PM2.5 merupakan partikulat berupa campuran partikel padat dan droplet cair yang tersuspensi di udara.
Transportasi menjadi sumber terbesar
Hasil penelitian menunjukkan transportasi menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap polusi udara Jakarta, yakni 59 persen. Tiga sumber utama PM2.5 adalah kendaraan diesel sebesar 33,1 persen, kendaraan bensin 26,2 persen, dan secondary sulfate 20,4 persen.
Menurut Puji, hasil inventarisasi emisi dan alokasi sumber memperlihatkan kecocokan yang baik. Kontribusinya tercatat sekitar 60 persen berdasarkan inventarisasi emisi dan sekitar 59 persen berdasarkan alokasi sumber.
Polusi juga tidak sepenuhnya berasal dari wilayah administratif Jakarta. Dalam pemodelan dengan asumsi tidak ada emisi dari Jakarta, wilayah sekitar—Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi—diperkirakan tetap menyumbang 38,51 persen terhadap konsentrasi PM2.5 di Jakarta.
Jakarta dorong transportasi publik dan koordinasi kawasan
Wakil Kepala Bappeda DKI Jakarta Deftrianov mengatakan pemerintah provinsi telah mengembangkan transportasi publik, termasuk MRT dan LRT. Pengembangan MRT Fase 2 ditargetkan mencapai Monas pada 2027 dan Kota Tua pada 2029.
Deftrianov menyebut cakupan sistem transportasi publik di Jakarta, yang mencakup MRT, LRT, TransJakarta, dan layanan JakLingko, telah mendekati 92 persen. Pemerintah juga mempertimbangkan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pengelolaan microclimate yang dapat membantu menangani polusi udara.
Menurut dia, penanganan polusi membutuhkan tata kelola metropolitan yang lebih kuat, program dan target strategis bersama antarwilayah, serta data dan sistem pemantauan yang dapat diperbarui secara berkala. Ia berharap Dewan Aglomerasi Jakarta mampu mengoordinasikan sekaligus mendorong tindakan lintas wilayah, dengan melibatkan pihak swasta dan badan utilitas, termasuk PLN.
Deftrianov merujuk pengalaman penanganan banjir besar pada 2020 ketika tiga gubernur, delapan wali kota, serta sekitar empat atau lima menteri menyusun langkah bersama dan membagi tanggung jawab.
Pakar soroti lemahnya tindak lanjut
Head of Cities & Local Government Institute (CGI) Bambang Susantono menyebut ada tiga kegagalan dalam penanganan polusi: rendahnya keberhasilan meningkatkan kesadaran publik, lemahnya penerjemahan rencana menjadi tindakan, serta belum terbentuknya kolaborasi yang menghasilkan aksi bersama.
“Kita gagal menerjemahkan rencana menjadi tindakan. Ada begitu banyak rencana, tetapi tindak lanjutnya sangat sedikit atau bahkan hampir tidak ada sama sekali,” kata Bambang.
Executive Director ViriyaENB Suzanty Sitorus mendorong pendekatan air shed atau wilayah tangkapan udara. Menurut dia, intervensi tidak seharusnya dibatasi batas administratif karena sumber emisi, termasuk pembakaran sampah, tersebar di Jabodetabek.
Puji merekomendasikan penerapan standar bahan bakar Euro 4 secara menyeluruh, perluasan elektrifikasi, dan kewajiban penggunaan Diesel Particulate Filter pada truk serta bus. Ia juga meminta pengawasan sektor industri dan kelistrikan diperketat serta pembakaran sampah terbuka di permukiman dihapuskan melalui tindakan tegas.










