Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan bahwa pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Netralitas Polri di Komisi III DPR RI dan Panja Netralitas TNI di Komisi I DPR RI sangat relevan untuk mengingatkan TNI-Polri tetap netral dalam Pemilu 2024.
Ray menekankan bahwa domain dari Panja Netralitas Polri dalam Pemilu 2024 hanya berada di Komisi III karena Polri adalah mitra Komisi III, namun kewenangan untuk membahas Pemilu ada di Komisi II. Oleh karena itu, lebih tepat untuk membentuk Pansus Netralitas APH, ASN, Pj Kepala Daerah dalam Pemilu 2024 yang bisa dibahas bersama dari perwakilan berbagai Komisi terkait.
Pembentukan Panja Netralitas TNI oleh Komisi I DPR bertujuan mengingatkan TNI untuk konsisten bersikap netral dalam Pemilu 2024. Hal ini dilakukan karena adanya dugaan keterlibatan oknum Polri yang diduga ikut mengintervensi pasangan calon presiden-wakil presiden.
Ketua Panja Utut Adianto menyatakan bahwa Panja Netralitas TNI ingin memastikan agar TNI berani menolak segala hal yang melanggar netralitas dalam pemilu dan bahwa DPR ingin mengawasi agar netralitas TNI tetap terjaga.
Komisi I DPR telah membentuk Panja Netralitas TNI menjelang kontestasi Pemilu 2024 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan juga telah mengusulkan pembentukan Panja pengawasan netralitas Polri pada Pemilu 2024 karena netralitas Polri sering disorot baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ia ingin mengikuti langkah Komisi I yang telah membentuk Panja Netralitas TNI.
