Dinamika Restrukturisasi Intelijen di BIN (Badan Intelijen Negara)
Ketika kita mendengar kata intelijen, biasanya kita mengasosiasikannya dengan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara tertutup, diam-diam, dan penuh kerahasiaan. Namun pada dasarnya, intelijen adalah proses pengumpulan informasi yang pada akhirnya akan digunakan oleh perumus kebijakan untuk mengambil keputusan. Carl dan Banccroft (1990) mendefinisikan intelijen sebagai produk dari proses pengumpulan informasi yang terkait dengan aktivitas domestik maupun luar negeri. Sementara itu, Lowenthal (2008) mendefinisikan intelijen sebagai proses pengumpulan dan analisis informasi untuk memenuhi permintaan informasi yang spesifik terkait dengan keamanan nasional. Informasi tersebut kemudian diberikan kepada perumus kebijakan keamanan.
Dalam berbagai studi tentang intelijen, terdapat beberapa fungsi penting intelijen, seperti pengumpulan informasi dan data, analisis informasi dan data, kontraintelijen (pencegahan aktivitas intelijen oleh pihak lain), operasi khusus, dan manajemen intelijen dalam bentuk pengorganisasian, penyimpanan, dan diseminasi informasi intelijen yang biasanya dilakukan oleh organisasi intelijen. Berdasarkan fungsi-fungsinya, intelijen dapat dikategorikan ke dalam beberapa kategori, seperti intelijen taktis, intelijen strategis, intelijen operasional, dan intelijen domestik serta luar negeri.
Di Indonesia, Reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek politik dan pemerintahan, termasuk dalam hal intelijen. Sebelum reformasi, kegiatan intelijen sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan digunakan sebagai alat oleh penguasa untuk mempertahankan kekuasaan politik. Namun dengan berlangsungnya reformasi, terdapat tuntutan kuat untuk melakukan reformasi dalam tubuh intelijen negara. Salah satu hasil penting dari upaya tersebut adalah lahirnya Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara (BIN).
Sejarah dan perkembangan intelijen di Indonesia terbagi menjadi tiga periode, yaitu era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada era Orde Lama, fungsi intelijen diletakkan pada intelijen tempur dan intelijen teritorial untuk menghadapi berbagai gejolak pasca kemerdekaan. Pada era itu, terbentuklah Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) dan Badan Intelijen Pusat. Pada era Orde Baru, kelembagaan intelijen militer strategis, sipil, operasi, koordinasi, dan informal mulai terbentuk sebagai upaya memperkuat kekuatan politik pemerintah. Reformasi tahun 1998 mendorong reformasi struktural di sektor keamanan, termasuk di bidang intelijen. Pembicaraan mengenai RUU Intelijen Negara dimulai pada awal tahun 2000-an dan setelah delapan tahun, UU tersebut disahkan guna meningkatkan kredibilitas dan kemampuan BIN dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan.
Namun, meskipun UU tentang BIN telah disahkan, masih banyak tantangan yang dihadapi BIN saat ini. Tantangan tersebut meliputi kompleksitas dan dinamika ancaman, serta kebutuhan restrukturisasi lembaga intelijen. Intelijen memiliki peran penting dalam membangun sistem peringatan dini untuk mengatasi potensi ancaman terhadap keamanan nasional. BIN dituntut untuk bisa beradaptasi dan mengidentifikasi perubahan pada lanskap keamanan internasional serta menghadapi ancaman seperti terorisme, radikalisme, kejahatan siber, konflik sosial, dan separatisme.
Dalam konteks ini, restrukturisasi lembaga intelijen negara, khususnya BIN, menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas dalam mengumpulkan informasi dan menyusun strategi keamanan yang efektif. Restrukturisasi kelembagaan intelijen dapat meliputi penguatan koordinasi, peningkatan akuntabilitas, modernisasi teknologi dan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas dan kompetensi personel. Selain restrukturisasi pada level nasional, restrukturisasi pada Badan Intelijen Daerah (BINDA) juga perlu dilakukan untuk memastikan sistem deteksi dini berjalan dengan baik di tingkat daerah.
Dengan restrukturisasi yang tepat, diharapkan BIN dapat menjadi lembaga intelijen yang lebih efektif dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang terus berkembang. Pembenahan dalam hal restrukturisasi BIN, baik pada tingkat pusat maupun daerah, akan membantu meningkatkan kesiapsiagaan lembaga intelijen dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin kompleks dan dinamis.
Yudha Kurniawan dosen Universitas Indonesia
Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-7501181/restrukturisasi-badan-intelijen-negara
