Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Muhammad Jusuf Kalla, berharap bahwa kasus yang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjadi pelajaran bagi lembaga negara lain untuk menjaga integritas institusi tersebut. “Kita berharap semua lembaga negara dapat menjaga integritasnya, jangan sampai lembaga yang penting itu menjadi tercemar,” katanya di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, Sabtu.
Muhammad Jusuf Kalla, yang akrab dipanggil JK, mengungkapkan rasa sedihnya melihat kondisi kedua lembaga penegak hukum tersebut yang sedang menghadapi masalah. Padahal, kedua lembaga tersebut didirikan dengan semangat yang sangat kuat. Terlebih lagi, Mahkamah Konstitusi sebagai pintu terakhir dalam menjaga konstitusi seharusnya mampu memperoleh kepercayaan masyarakat.
“Lembaga ini didirikan dengan niat yang luar biasa untuk menjaga konstitusi dan mencegah penyelewengan atau korupsi, tetapi sekarang tercoreng,” ujarnya. Untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan penegakan konstitusi sesuai ketentuannya, ia menegaskan bahwa harus ada sanksi yang tegas dan jelas bagi pihak-pihak yang terlibat. “Harus diberikan sanksi kepada pelaku karena itu merusak masa depan negara,” katanya.
Sebagai informasi, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) masih dalam proses terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik oleh sembilan hakim terkait Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden/wakil presiden yang paling rendah 40 tahun atau pernah/masih menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Herry Soebanto
Hak Cipta © ANTARA 2023
