Pengamat politik dari Exposit Strategic Arif Susanto mengatakan bahwa partisipasi putra Presiden RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dalam Pemilihan Umum 2024 berpotensi memengaruhi netralitas alat negara.
“Potensi tersebut tidak harus disengaja, tetapi secara tidak langsung dapat memengaruhi netralitas alat negara,” kata Arif di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah yang mengidolakan Jokowi dan kemudian merasa bahwa membantu Jokowi untuk memenangkan anaknya adalah sesuai dengan keinginan dia.
“Problemnya jika itu dilakukan, maka bukan tidak mungkin netralitas birokrasi, netralitas TNI, dan Polri bisa terganggu,” tuturnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustyati mengatakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus lebih aktif mengawasi potensi penyalahgunaan alat-alat negara.
“Menurut saya, Bawaslu harus lebih aktif mengawasi hal ini karena potensinya bukan hanya pada masa kampanye, tetapi juga sebelum masa kampanye seperti saat ini,” ujar Khairunnisa.
Meskipun masa kampanye baru akan dimulai tanggal 28 November 2023, sambung Khairunnisa, namun potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan telah terjadi sebelum masa kampanye resmi dimulai.
“Selama ini Bawaslu selalu berdalih bahwa peserta pemilu belum ditetapkan dan juga belum masuk masa kampanye sehingga tidak bisa dilakukan penindakan,” katanya.
Padahal, jelas tertulis dalam tugas dan wewenang Bawaslu, salah satunya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu sampai dengan memutuskan jika terjadi pelanggaran.
“Seharusnya dengan segala kewenangannya saat ini, Bawaslu tidak sekadar menunggu saat masa kampanye. Sebelum masa kampanye, mereka harus memastikan proses pemilu berjalan secara adil,” ujar Khairunnisa.
Menurut dia, profesionalitas dan independensi Bawaslu sangat diharapkan oleh masyarakat.
