Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menilai bahwa bantuan sosial (bansos) yang didistribusikan selama masa kampanye berisiko untuk dipolitisasi oleh pihak yang tengah berkontestasi dalam Pemilu 2024.
“Mengacu pada pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika bansos diberikan sebelum pemilu, itu dijadikan alat propaganda untuk menggiring masyarakat bahwa bantuan itu seolah-olah identik dengan calon tertentu dan partai tertentu,” ujar dia, di Djakarta Theater, Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, bansos yang didistribusikan selama masa kampanye seringkali menjadi alat propaganda untuk mengarahkan suara rakyat pada saat pemungutan suara nanti. Ia tak menampik bahwa kondisi ini diduga sempat terjadi di pemilu periode sebelumnya.
Tak hanya itu, bansos yang didistribusikan setelah masa kampanye pun tidak mengurangi esensi dari program itu sendiri karena hal itu tidak akan melanggar peraturan perundang-undangan.
“Ia mengungkapkan bansos yang sejatinya jaring pengaman sosial menjadi komoditas politik di masa kampanye. Dia pun menegaskan jangan sampai program kerakyatan itu diakomodir sesuai kepentingan kelompok tertentu.
Sebelumnya, Jumat (29/12), Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, menilai pemberian bansos pada masa kampanye rentan dicurigai. Dia menilai, mestinya pemerintah menyiapkan kebijaksanaan tentang bansos selama Pemilu dan Pilpres ini diselenggarakan.
“Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka,” kata dia, dalam konferensi persnya di Jakarta, Jumat.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2023
