Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Achmad Hafisz Thohir, menyatakan bahwa dunia, khususnya negara-negara di ASEAN, perlu mengambil tindakan konkret terkait masalah Rohingya di Myanmar.
“Hanya mengutuk saja tidak cukup, dunia dan ASEAN harus mengambil langkah konkret. Myanmar bisa diisolasi dari berbagai forum dunia, dilakukan embargo senjata dan ekonomi, serta paspor dan visa mereka dapat dibekukan. Para pelaku genosida di sana juga harus diseret ke Mahkamah Internasional untuk diadili,” kata Hafisz dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Dalam keterangannya yang diunggah melalui situs resmi DPR RI pada hari Sabtu (30/12), Hafisz mengungkapkan bahwa kejayaan etnis Rohingya telah berakhir karena rezim Myanmar yang berkuasa saat ini telah meninggalkan mereka dan bahkan melakukan pembantaian.
Situasi ini membuat nasib etnis Rohingya semakin tidak jelas dan mereka tidak lagi mendapatkan hak dasar sebagai manusia.
“Dengan situasi seperti ini, seluruh warga ASEAN harus bertindak lebih jauh untuk menghentikan rezim Myanmar melakukan kekerasan dan genosida terhadap etnis Rohingya,” katanya.
Hafisz menyatakan keprihatinannya atas nasib etnis Rohingya di Myanmar dan mengajak negara-negara ASEAN untuk mengambil tindakan nyata agar kekerasan terhadap etnis Rohingya bisa dihentikan.
“Kita menyaksikan penderitaan dan kekerasan yang dilakukan Junta terhadap etnis Rohingya, padahal suku Rohingya sudah ada di Rakhine sejak tahun 1055 dan pernah jaya di Myanmar,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh Hreeloita Dharma Shanti dan diedit oleh D.Dj. Kliwantoro. Dilarang mengutip atau menggunakan teks ini tanpa izin dari ANTARA.
