Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (29/1), mulai dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung pasangan calon Pilpres 2024 hingga Presiden Jokowi bicara politik saat bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Berikut rangkuman berita seputar politik kemarin untuk kembali Anda simak.
1. Gus Yahya tegaskan PBNU tak terlibat dukung capres di Pemilu 2024
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. “PBNU sudah sejak awal menyatakan bahwa kami tidak terlibat dalam dukung-mendukung, sebagai organisasi, sebagai lembaga tidak terlibat dalam dukung-mendukung,” kata Gus Yahya setelah bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin (29/1).
2. Presiden Jokowi akui bicara politik dengan Sri Sultan HB X
Presiden Joko Widodo mengakui dirinya membicarakan politik global hingga nasional dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam pertemuan di Keraton Kilen Yogyakarta, Minggu (28/1). “Ya banyak, berbicara masalah ekonomi global, geopolitik global, termasuk juga ekonomi nasional, politik nasional,” kata Jokowi secara singkat di sela kunjungan kerja di Magelang, Jawa tengah, Senin (29/1), sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta.
3. Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk “memagari” atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara. “Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti,” kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin (29/1).
4. KPU RI siapkan sanksi terhadap anggota KPU yang terjaring OTT
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Parsadaan Harahap mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi terhadap oknum Komisioner KPU Padang Sidempuan (PH) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Sumut. “Kami akan menyiapkan sanksi yang berlaku kepada oknum KPU Padang Sidempuam tersebut,” ujar Parsadaan Harahap usai meninjau gudang logistik KPU Medan, di Medan, Senin (29/1).
5. Prabowo tidak rela lihat koruptor terus mencuri uang rakyat
Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku tidak rela melihat rakyat Indonesia masih dilanda kesusahan dan enggan melihat koruptor terus mencuri uang rakyat. Untuk itu, Prabowo menyatakan bahwa dirinya bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan mandat serta dukungan dari rakyat agar bisa memenangi Pilpres 2024. “Saya tidak rela melihat rakyat saya masih ada yang susah hidupnya. Saya tidak rela koruptor-koruptor itu terus-menerus mencuri uang rakyat. Saya butuh dukungan saudara, saya butuh mandat dari rakyat Indonesia. 14 Februari (2024) berikanlah mandat kepada Prabowo-Gibran,” kata Prabowo sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (29/1).
