Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengizinkan para menteri untuk menghadiri panggilan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Ia telah menyampaikan untuk hadir,” kata Airlangga di Jakarta, Rabu.
Airlangga juga menegaskan kesiapannya untuk hadir setelah menerima undangan dari MK pada Selasa (2/4) malam.
Terkait apakah ada arahan dari presiden terkait kesaksian di MK, Airlangga menyatakan bahwa mereka hanya akan menjelaskan mengenai tugas pokok dan fungsi pemerintah.
Airlangga juga menyatakan bahwa sudah ada koordinasi antara tiga menteri lain yang dipanggil MK di dalam Kabinet Indonesia Maju.
Airlangga menjelaskan bahwa kesaksian di MK akan berfokus pada mekanisme APBN terkait bantuan sosial (bansos) dan perlindungan sosial (perlinsos).
Selain itu, Airlangga juga menyatakan bahwa pengundangan dari MK merupakan bagian dari sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Selain Airlangga, tiga menteri lain yang dipanggil adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, Menkeu Sri Mulyani, dan Mensos Tri Rismaharini.
Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo mengatakan bahwa pemanggilan para pihak tersebut berdasarkan hasil rapat hakim.
“Pada hari Jumat, MK akan memanggil para pihak yang dianggap penting untuk didengarkan oleh MK berdasarkan hasil rapat para hakim,” kata Suhartoyo.
Selain empat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Suhartoyo menegaskan bahwa pemanggilan lima pihak tersebut bukan karena mendapat permohonan dari pihak-pihak terkait dalam PHPU Pilpres 2024.
Copyright © ANTARA 2024
